Pada sesi tersebut, Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) Kementerian PUPR, T. Maksal Saputra, turut menyampaikan bahwa kegiatan utama PPLS adalah pengendalian luapan lumpur dan pembangunan infrastruktur pengamanan di sekitar waduk lumpur Sidoarjo.
PPLS juga memiliki Tim Siaga Bencana yang bekerja 24 jam dibagi menjadi dua shift untuk berkeliling tanggul.
“Tim Siaga Bencana juga dipersiapkan dengan alat berat”, ujarnya.
Kemudian, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi, turut menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan dalam Pertambangan Minerba.
“Berdasarkan Perpres 55 Tahun 2022, kewenangan Galian C didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi”, ucapnya.
Sunindyo Suryo Herdadi juga turut menyampaikan informasi terkait dengan logam tanah jarang.
“Tahun lalu Badan Geologi sudah melakukan penelitian dan temuan sementara ada beberapa unsur logam tanah jarang namun masih berada di bawah aspek keekonomian dan kelayakan lingkungan dalam proses mendapatkan unsur tersebut”, ujarnya.
Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan KLHK, Edy Nugroho Santoso, juga memberikan tanggapan terkait dengan perlunya upaya peningkatan tutupan vegetasi.
“Ada beberapa kajian yang digunakan untuk memperkuat tanggul-tanggul yang ada termasuk untuk menyerap polutan”, ujarnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan menuju tanggal penahan lumpur untuk meninjau kondisi luapan lumpur Lapindo.
Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur juga turut dihadiri oleh Anggota Komite II DPD RI, yaitu Badikenita Br. Sitepu (Sumatera Utara), Emma Yohanna (Sumatera Barat), Zuhri M. Syazali (Kepulauan Bangka Belitung), Richard Hamonangan Pasaribu (Kepulauan Riau), Fahira Idris (DKI Jakarta), Eni Sumarni (Jawa Barat), Denty Eka Widi Pratiwi (Jawa Tengah), Habib Ali Alwi (Banten), Lalu Suhaimi Ismy (Nusa Tenggara Barat), Habib Hamid Abdullah (Kalimantan Selatan), Lukky Semen (Sulawesi Tengah), Andi Muh. Ihsan (Sulawesi Selatan), dan Mamberob Yosephus Rumakiek (Papua Barat).
(*)
