Mjnews.id – Dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komite IV DPD RI ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Selasa 30 Januari 2024, Ketua Komite IV DPD RI, Amang Syafrudin, menyoroti dampak Pemilu terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pertumbuhan ekonomi di daerah.
Kunker tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
Amang Syafrudin menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pemilu seharusnya menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal, terutama dengan melibatkan para pelaku UMKM secara aktif. Namun, survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mencatat adanya penurunan penjualan peraga kampanye sekitar 40 hingga 90 persen dibandingkan Pemilu 2019.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Bandung, Eric Mohamad Atthauriq, mengungkapkan bahwa digitalisasi pelaku UMKM di Kota Bandung masih rendah, hanya sekitar 20 persen. Hal ini berdampak pada pemasaran yang belum massif karena pelaku UMKM belum banyak yang melek digital.
Kendala lain yang disampaikan termasuk homogenitas UMKM yang membuat khawatir akan kontekan dari pesaing, ketidakpastian keberlanjutan bahan baku, dan tingginya harga bahan baku karena pembelian secara ketengan.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemkot Bandung, Atet Dedi Hendiman, memberikan data bahwa terdapat sekitar 10,181 UMKM yang terdaftar di Dinkop UKM Pemkot Bandung dengan total omzet mencapai Rp1,3 triliun. Usaha mikro menyerap 21,298 tenaga kerja, usaha kecil menyerap 4,576 tenaga kerja, dan usaha menengah menyerap 352 tenaga kerja.
Terkait Pemilu, Atet menyebut bahwa terdapat 108 pelaku usaha konveksi dari total 806 pelaku di Kota Bandung.
Hasil wawancara juga menunjukkan penurunan penjualan yang signifikan pada pelaku usaha kaos dan percetakan, yang disebabkan oleh penggunaan media sosial dan pemesanan alat peraga kampanye dalam jumlah besar dari pusat.
“Karena penggunaan medsos dan pemesanan APK dalam jumlah besar dari pusat” jelasnya.
Pemkot Bandung memiliki sejumlah program untuk memberdayakan UMKM, termasuk pendampingan, fasilitas promosi, fasilitas pembiayaan, peningkatan SDM, dan kemitraan. Dalam mendukung UMKM, Atet mengusulkan perlunya penambahan pendamping UMKM.
Kunjungan kerja ini diakhiri dengan ucapan terima kasih dari Ketua Komite IV DPD RI kepada Pemkot Bandung atas informasi yang diberikan terkait dampak Pemilu terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi di kota tersebut.
(Rel)
