ADVERTISEMENT
Kemensos

Tak Ada Capres-Cawapres yang Usung tentang Kebijakan Penanganan ODGJ

62
×

Tak Ada Capres-Cawapres yang Usung tentang Kebijakan Penanganan ODGJ

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial, Salahudin Yahya (kanan), dan Plt Direktur Rehabsos Penyandang Disabilitas, Ani Martina
Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial, Salahudin Yahya (kanan), dan Plt Direktur Rehabsos Penyandang Disabilitas, Ani Martina. (f/mjnews.id/eki baehaki)

Mjnews.idKemensos selenggarakan diskusi Forum Salemba 28 bersama wartawan dengan fokus pada kebijakan penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Rabu 31 Januari 2024.

Salahudin Yahya, Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), menyampaikan pertanyaan terkait absennya isu Kebijakan Penanganan ODGJ dari agenda Capres dan Cawapres pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

ADVERTISEMENT
Scroll ke bawah untuk lihat konten

Salahudin Yahya menyoroti bahwa meskipun jumlah pemilih ODGJ yang berhak menentukan pilihan pasangan Capres-Cawapres sangat besar, tak ada pasangan calon yang secara khusus mengusung isu tersebut.

Baca Juga  Terima Bantuan Kemensos, Hamdani Mulai Merintis Usaha

Menurutnya, belum ada upaya dari Capres-Cawapres untuk datang ke pusat rehabilitasi dan memperkenalkan program atau timnya.

“Sejauh yang kami pikirkan, belum ada Capres-Cawapres yang mengusulkan untuk datang ke sentra minta izin misalnya, untuk memperkenalkan programnya atau timnya minimal, nggak ada,” ungkap Salahudin Yahya.

Meskipun jumlah pemilih ODGJ signifikan, Kementerian Sosial melalui Centra Terpadu Rehabilitasi Sosial tidak meminta mereka untuk melakukan kampanye atau sosialisasi program dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, 2, dan 3 pada Pemilu 2024.

Baca Juga  Mensos Motivasi Tiga Pasien Segera Cepat Sembuh

Salahudin Yahya menegaskan bahwa mereka tidak mengurus hal tersebut selama tidak ada permintaan izin dari pasangan calon atau kampanye yang dilakukan di pusat rehabilitasi.

Pertanyaan ini menyoroti kurangnya perhatian terhadap isu ODGJ dalam konteks pemilu, dan memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana calon pemimpin dapat memasukkan isu-isu kesejahteraan dan penanganan ODGJ dalam program kampanye mereka.