Mjnews.id – Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fernando Sinaga, melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada 30 Januari 2024.
Kunjungan ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan fokus pada dampak Pemilu terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Fernando Sinaga berdialog dengan Dewan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Kalimantan Utara, di mana pertemuan tersebut juga dihadiri oleh beberapa pelaku UMKM dari Kota Tarakan.
Dalam sambutannya, Sinaga menekankan peran dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
Data dari Kementerian Koperasi dan UKM mencatat sekitar 64,2 juta UMKM di Indonesia pada tahun 2021, memberikan kontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan nilai sekitar Rp9.580 triliun. Selain itu, UMKM juga menyumbang sekitar 97 persen terhadap penyerapan tenaga kerja.
Fernando Sinaga mengakui bahwa perhelatan Pemilu 2024 memberikan momentum bagi UMKM untuk mendongkrak sektor ekonomi di Kalimantan Utara. Namun, ia juga mencatat bahwa hingga saat ini, Pemilu belum memberikan dampak yang signifikan bagi sebagian besar pelaku UMKM, terutama dalam bidang usaha konveksi dan sablon yang memproduksi produk alat peraga kampanye.
Masa kampanye yang lebih singkat dan perubahan strategi kampanye dari offline ke online, dengan alokasi dana yang lebih besar untuk media sosial, turut berdampak pada penurunan omset pelaku UMKM, terutama dalam bisnis percetakan dan usaha makanan atau minuman.
Fernando Sinaga berharap kunjungannya dapat memberikan masukan berharga dari DPP APINDO Provinsi Kalimantan Utara terkait permasalahan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
Selain itu, ia ingin mendorong pemerintah untuk berperan sebagai fasilitator dalam membangun kolaborasi yang saling menguntungkan antara partai politik, calon legislatif, dan pelaku UMKM menjelang Pemilu 2024.
(rel)
