Mjnews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian melantik tiga pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Selasa 30 Januari 2024.
Pada pelantikan tersebut, Chaerul Dwi Sapta dilantik menjadi Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Erliani Budi Lestari menjadi Kepala Biro (Karo) Keuangan dan Aset Sekretariat Jenderal (Setjen), serta Edfrie R. Maith sebagai Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP.
Mendagri memberikan arahan kepada pejabat yang baru dilantik. Untuk Karo Keuangan dan Aset, diharapkan agar dapat menyelesaikan berbagai persoalan terkait keuangan, termasuk mendukung kegiatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Mendagri juga menekankan pentingnya mendukung realisasi belanja sejak awal tahun, bukan hanya di akhir tahun.
“Realisasi belanja sudah harus mulai dari sekarang, jangan dihabisi di akhir tahun,” jelas Mendagri di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Kemendagri, Jakarta.
Dalam arahan tersebut, Mendagri menyebut bahwa Kemendagri dan BNPP telah memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sembilan tahun berturut-turut. Dia berharap agar setelah pemeriksaan BPK, Kemendagri kembali mendapatkan predikat WTP.
Mendagri juga memberikan pesan kepada Direktur SUPD III yang baru dilantik. Dirinya meminta agar pejabat tersebut mampu bekerja secara maksimal.
Ditjen Bina Bangda memiliki ruang lingkup pekerjaan yang luas, menyangkut persoalan perencanaan pembangunan. Karena itu, tugas yang diemban Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Bangda perlu ditopang oleh direktur-direktur dan kepala subdirektorat yang andal.
Bagi Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP yang baru dilantik diharapkan dapat mendongkrak kinerja BNPP secara keseluruhan. Mendagri menekankan, tugas BNPP yang paling utama adalah menjaga perbatasan, terutama menyelesaikan berbagai sengketa perbatasan, baik di darat maupun laut.
Tugas lainnya yakni mengoperasionalkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Tak hanya itu, BNPP juga bertugas mengembangkan daerah perbatasan, salah satunya berbasis kecamatan yang menjadi lokasi prioritas.
Dengan pelantikan ini, diharapkan pejabat yang baru dapat memberikan kontribusi maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di bidang masing-masing.
(rel)
