Mjnews.id – Seruan untuk melengserkan Bupati Blitar, Rini Syarifah kembali menggema. Kali ini disuarakan oleh LSM Lembaga Swadaya Kerakyatan (Laskar). Puluhan massa yang dimotori Tiyok mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Blitar, meminta kasus dugaan korupsi dan sewa rumah dinas diusut tuntas pada Kamis (22/11/2023).
Melalui Kasi Pidsus Agung Wibowo, Kejaksaan Negeri Blitar menjelaskan bahwa kasus sewa rumah dinas masih dalam tahap pendalaman dan penyelidikan. Beberapa saksi telah dimintai keterangan, termasuk Sekda Blitar.
“Kasus sewa rumah dinas Wakil Bupati Blitar masih dalam tahap pendalaman dan penyelidikan. Beberapa saksi telah dimintai keterangan, termasuk Sekda Blitar. Kami serius untuk menangani kasus ini dan akan segera menuntaskannya,” kata Agung.
Setelah dari kejaksaan, massa pergerakan menuju kantor DPRD untuk menyuarakan aspirasinya. Dalam orasinya, Tiyok menagih janji hak angket dan hak interpelasi kepada anggota legislatif. Tiyok meminta agar Bupati Blitar dimakzulkan atau dilengserkan secepatnya.
Tiyok menilai, Bupati Rini Syarifah gagal mensejahterakan rakyat dan dianggap ngawur dengan melakukan mutasi besar-besaran saat dewan sedang membahas keuangan 2024.
“Kami mendesak agar Bupati Blitar Rini Syarifah dilengserkan. Beliau telah gagal mensejahterakan rakyat dan diduga melakukan korupsi. Selain itu, beliau juga dinilai ngawur dengan melakukan mutasi besar-besaran saat dewan sedang membahas keuangan 2024,” katavTiyok.
“Kami juga meminta agar TP2ID dibubarkan. Lembaga ini telah menjadi biang keladi polemik dan tidak efektif dalam menjalankan tugasnya.
Kami berharap, DPRD Kabupaten Blitar dapat menindaklanjuti tuntutan kami ini secara profesional dan transparan. Kami akan terus mengawal proses ini hingga tuntas,” tambah Tiyok.
