Mjnews.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Timur sedang menyelidiki dugaan tindak korupsi terkait pengadaan tanah untuk kampus Politeknik Negeri Malang (Polinema) pada Kamis 22 Februari 2024.
Pasca-pemeriksaan Tim 9 beberapa minggu lalu, kini giliran mantan Direktur Polinema, Awan Setiawan, yang menjadi fokus pemeriksaan oleh Kejati.
Awan Setiawan, yang menjabat sebagai Direktur Polinema saat proses pengadaan tanah, menghadapi risiko denda bagi Polinema terkait pengadaan tanah pengembangan kampus yang dimulai sejak tahun 2020.
Proses ini terhenti sejak terjadinya pergantian pimpinan di Polinema.
“Pak Awan diperiksa dari pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB dengan total 54 pertanyaan,” kata kuasa hukumnya, Didik Lestariono, ditemui di kantornya, pada Selasa 27 Februari 2024.
Selama pemeriksaan, Didik menyebut bahwa keputusan terkait pengadaan tanah diambil oleh Tim 9, yang dibentuk khusus untuk pengadaan tanah pengembangan Polinema.
Didik menekankan bahwa harga tanah sebesar Rp 6 juta per meter persegi dianggap sesuai dan mengacu pada peraturan yang berlaku.
Dia juga menyatakan bahwa dari pemeriksaan tersebut, kerugian negara diperkirakan muncul karena sisa pembayaran yang tidak dilanjutkan oleh Polinema di bawah kepemimpinan baru.
“Pihak Polinema terancam dikenai denda keterlambatan dan perubahan nilai NJOP tanah. Ini terjadi karena tidak membayar termin yang disepakati dalam akta notaris,” tambah Didik.
Sebagai catatan, pengadaan tanah untuk pengembangan kampus Polinema telah dimulai sejak tahun 2020 dan terdokumentasikan dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah tahun 2019-2024.
(*)
