Ia mengatakan, saat diusung menjadi calon presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah duduk sebagai Dewan Pembina Demokrat. “Jadi, kalau KSP Moeldoko mau menjadi capres melalui Partai Demokrat, ya, bikin kartu tanda anggota dulu sebagai kader Partai Demokrat. Jangan tiba-tiba ingin menjadi ketua umum, apalagi melalui Kongres Luar Biasa. Itu saja sudah salah besar. Itu inkonstitusional,” tegasnya.
Ia mengimbau Moeldoko yang kini menjabat sebagai kepala Staf Presiden (KSP) untuk fokus saja membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi, saat ini, pemerintah sedang fokus menyelesaikan pandemi.
ADVERTISEMENT
“Jangan malah disibukkan untuk memikirkan pencapresan. Kasihan rakyat, lagi pandemi kok malah memikirkan pencapresan. Kasihan Presiden yang membutuhkan bantuan semua pihak untuk menangani krisis pandemi dan ekonomi,” ungkapnya.
Sebelumnya, mantan wakil sekjen (wasekjen) Partai Demokrat Yus Sudarso mengatakan, empat faksi di Demokrat mendesak digelarnya KLB. Yus juga mengingatkan ketika Demokrat memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mengantarkan SBY menjadi presiden pada 2004.
Ia mengatakan, tidak ada yang salah dengan tindakan para pendiri ketika itu. Karena itu, ia juga mengatakan, tidak ada yang salah jika para pendiri saat ini menginginkan agar Moeldoko memimpin Partai Demokrat.
“Apa salahnya Pak Moeldoko? Tidak seubahnya seperti senior-senior kami sebelumnya menjemput SBY,” tuturnya.
“Agar bukan menjadi misteri lagi, sebenarnya pergerakan yang dimaksud bukan pergerakan, tetapi mengalir seperti air dari daerah tentu kepada kanal-kanal faksi yang ada itu,” kata dia.
Salah seorang pendiri Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan, wajar jika ada desakan dari kader agar AHY diganti dari posisi ketua umum saat ini. Jika AHY bisa menghadapi persoalan tersebut secara politik, ia menilai, hal tersebut menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi AHY.
“Saya kira, temen-temen inginnya menyelamatkan partai karena partai yang dulu didirikan ini mudah-mudahan pemilu 2024 kembali eksis jadi apa yang telah terjadi proses seperti ini itu suatu proses yang wajar di dalam politik,” katanya.
(*)
