 |
| Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati. |
MJNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi adanya pemotongan insentif tenaga kesehatan (nakes) sebesar 50 sampai 70 persen oleh pihak manajemen rumah sakit.
KPK langsung menegur dan mengingatkan pihak manajemen rumah sakit agar tidak semena-mena memotong instentif nakes.
“KPK mengimbau manajemen rumah sakit agar tidak melakukan pemotongan insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes). KPK menerima informasi terkait adanya pemotongan insentif nakes oleh pihak manajemen rumah sakit dengan besaran 50 hingga 70 persen,” kata Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati melalui keterangan resminya, Selasa (23/2/2021).
Ipi menjelaskan, dari informasi yang dikantongi KPK, insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan secara langsung tersebut dilakukan pemotongan oleh pihak manajemen rumah sakit. Insentif yang dipotong itu, kata Ipi, kemudian diberikan kepada nakes atau pihak lainnya yang tidak berhubungan langsung dalam penanganan pasien Covid-19.
Sekedar informasi, pada Maret hingga akhir Juni 2020 melalui kajian cepat terkait penanganan Covid-19 khususnya di bidang kesehatan, KPK menemukan sejumlah permasalahan terkait pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan berdasarkan analisis terhadap Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No.HK.01.07/MNENKES/278/2020.
Dibeberkan Ipi, permasalahan itu diantaranya, potensi inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah, yakni melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Tidak terduga (BTT).
“Kemudian, proses pembayaran yang berjenjang menyebabkan lamanya waktu pencairan dan meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan tenaga kesehatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” imbuh Ipi, seperti diwartakan Okezone.
Selanjutnya, kata Ipi, proses verifikasi akhir yang terpusat di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat menyebabkan lamanya proses verifikasi dan berdampak pada lambatnya pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan.
Atas permasalahan tersebut, KPK telah mengeluarkan rekomendasi perbaikan berupa, pengajuan insentif tenaga kesehatan pada salah satu sumber anggaran saja yakni, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Tidak terduga (BTT).
Kemudian, pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan di kabupaten, kota, provinsi yang dibiayai dari BOK cukup dilakukan oleh tim verifikator daerah, serta pembayaran insentif dan santunan dilakukan secara langsung kepada nakes.
“Atas rekomendasi tersebut, Kementerian Kesehatan telah menindaklanjuti dan menerbitkan regulasi baru dengan perbaikan pada proses verifikasi dan mekanisme penyaluran dana insentif dan santuan bagi nakes yang menangani Covid-19,” ungkapnya.
Untuk memastikan para nakes menerima haknya tanpa ada pemotongan, ditekankan Ipi, KPK telah meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan untuk bersama-sama turut melakukan pengawasan dalam penyaluran dana insentif dan santunan bagi nakes.
“Insentif dan santunan kepada nakes merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada tenaga kesehatan yang menangani Covid-19,” beber Ipi.
“Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian yang diatur dalam Kepmenkes 278/2020 tanggal 27 April 2020 yang merupakan hak bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” pungkasnya.
200 Ribu Nakes Belum Divaksin
Sementara itu, masih ada 200 ribu tenaga kesehatan yang belum divaksinasi Covid-19, per hari ini, Selasa (23/2/2021). Sementara vaksinasi sudah masuk pada tahap kedua yakni untuk pelayan publik, pedagang, dan lanjut usia.
Terkait hal hal itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan masih banyak tenaga kesehatan belum divaksin.
“Jadi, ada beberapa hal yang membuat tenaga kesehatan belum semuanya dapat divaksin. Bisa terkait mekanisme vaksinasi mulai registrasi, pelaksanaan, juga sosialisasi program vaksinasi yang targeted,” katanya dalam keterangan persnya, Selasa (23/2/2021).
Wiku meminta kepada pihak penyelenggara fasilitas kesehatan untuk dapat menjamin setiap tenaga kesehatannya telah tervaksinasi. Utamanya melalui pencatatan dan vaksinasi yang terjadwal.
“Mohon penyelenggara vaksinasi juga memperhatikan kendala yang dihadapi petugas kesehatan dalam mengakses vaksinasi seperti kesulitan akses, jarak fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) dari domisili peserta vaksin. Serta pemberitahuan jadwal vaksin agar masyarakat yang dapat giliran vaksin bisa ikuti prosesnya dengan persiapan yang baik,” ucapnya.
(***)
