mjnews.id – Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), saat ini menjadi program asuransi sosial terbesar di dunia.
“Terlepas dari kekurangan yang ada, program JKN-KIS telah menjadi program asuransi sosial terbesar di dunia dengan tingkat cakupan kepesertaan mencapai 90 persen dari jumlah penduduk,” kata Staf Khusus Menteri Keuangan RI, Yustinus Prastowo di Padang, Kamis (22/10/2020) dalam media workshop dengan tema Menjaga Keberlangsungan Program JKN-KIS yang digelar BPJS Kesehatan.
Di Amerika Serikat, katanya, dulu ada namanya program Obama Care namun sampai sekarang masih dalam pembahasan. “Sementara di Indonesia, kendati baru digagas sudah dijalankan terlepas dari kekurangan yang masih ada,” ujarnya.
Menurutnya, prinsip dari JKN-KIS adalah yang mampu menolong yang lain dan yang tidak mampu dibayarkan oleh negara. “Jadi, setiap orang itu berhak jika suatu hari sakit biayanya akan dibantu negara itu prinsip gotongroyongnya,” ujarnya.
Oleh sebab itu, demi keberlangsungan ekosistem program dilakukan penaikan tarif bagi kelompok yang mampu dan yang tidak mampu disubsidi negara sebagai penerima bantuan iuran.
Pada sisi lain ia memaparkan belanja kesehatan pemerintah dimasa pandemi naik signifikan menjadi hampir dua kali lipat dibandingkan sebelumnya.
“Pada 2019 belanja kesehatan hanya Rp113,6 triliun, saat ini berdasarkan Perpres 72/2020 naik menjadi Rp212,5 triliun,” ujarnya.
Ia menilai angka tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah belanja kesehatan pemerintah. “Dan anggaran untuk JKN dalam penanganan Covid mencapai Rp87,55 triliun serta ada alokasi tambahan untuk bantuan iuran JKN Rp3 triliun mengantisipasi peserta yang tidak mampu,” kata dia.
Pakar kesehatan Universitas Indonesia, Prof Hasbullah Thabrany, dalam kegiatan yang sama menyampaikan tidak ada negara yang bangkrut karena menjamin layanan kesehatan komprehensif bagi warganya.
“Karena itu Indonesia tidak perlu khawatir jika harus menanggung pelayanan kesehatan warga, berdasarkan data yang ada belanja kesehatan publik di Tanah Air pada 2017 hanya 1,4 persen dari total Produk Domestik Bruto,” katanya.
Menurutnya semakin suatu negara maju maka biaya belanja kesehatan akan kian besar dan di negara yang sudah maju lebih dari separuh belanja kesehatan publik berasal dari pajak penghasilan dan sisanya dari asuransi sosial.
“Kalau negara maju seperti Amerika Serikat belanja kesehatan sudah mencapai 8,6 persen PDB, Jerman 8,7 persen PDB dan Inggris 7,6 persen,” ujarnya.
Ia menilai karena Indonesia sudah masuk kategori negara dengan pendapatan perkapita menengah seharusnya biaya belanja kesehatan sudah harus lebih besar dan ditingkatkan sebagai ukuran komitmen politik pemerintah kepada masyarakat.
“Semua penduduk harus mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup layak salah satunya jika sakit harus diobati,” katanya.
Ia mengatakan kalau ada yang bertanya apakah Indonesia mampu menjamin biaya pelayanan kesehatan seluruh rakyat lewat program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, jawabannya Tuhan selalu menciptakan risiko yang dapat kita tangani.
“Tentu saja iuran peserta JKN-KIS harus dikelola dengan efisien dengan penerapan kendali mutu dan biaya yang tepat,” kata dia.
Terkait adanya pertanyaan kenapa warga yang tidak membayar iuran tak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, ia menyampaikan ini merupakan upaya mendidik masyarakat bahwa tiada hak tanpa kewajiban. “Ini prinsip dasar yang berlaku di seluruh dunia, bayar iuran bisa dapat hak, tapi kalau tidak mampu bisa dibantu,” ujarnya.
Ia melihat selama ini yang tidak patuh membayar iuran hanya sedikit dan ke depan dapat dibantu dengan skema peserta penerima bantuan iuran.
(yke)
