mjnews.id – Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengungkap 4.094 kasus keuangan dari 5.480 permasalahan yang diperiksa dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019. Rinciannya 2.784 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan anggaran sebesar Rp1,35 triliun.
Kemudian, terdapat 971 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 1.725 permasalahan ketidakpatuhan anggaran sebesar Rp6,25 triliun.
“IHPS II Tahun 2019 ini merupakan ikhtisar dari 488 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 1 laporan keuangan, 267 hasil pemeriksaan kinerja, dan 220 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT),” ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna, dalam keterangan resminya, Selasa (5/5/2020).
Selain itu, BPK juga mencatat adanya kasus ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp449,45 miliar.
Laporan IHPS II tahun 2019 ini telah disampaikan Agung kepada Ketua DPR kemarin dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta. Ikhtisar ini memuat ringkasan hasil pemeriksaan BPK dalam periode 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
“Pemeriksaan kinerja tematik yang dilakukan pada semester II tahun 2019 adalah pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia, peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013, serta pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar,” jelas Agung.
259 Anggota DPR Absen
Sementara itu, pada rapat paripurna yang digelar DPR RI yang salah satu agendanya penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari 575 anggota DPR 2019-2024, sebanyak 259 orang tidak menghadiri rapat paripurna tersebut.
Rapat digelar di ruang paripurna, Gedung Nusantara, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5/2020), pukul 14.35 WIB. Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Ketua Azis Syamsuddin dan Rachmat Gobel saat membuka rapat paripurna tersebut.
“Menurut catatan pada hari ini, hadir 316 orang anggota, 280 virtual, dan 36 fisik. Dengan demikian sudah kuorum,” kata Puan dalam rapat.
Rapat paripurna hari ini memiliki tiga agenda. Puan menjelaskan, selain penyerahan LHP semester II 2019 dari BPK ke DPR, dalam paripurna hari ini akan diperdengarkan laporan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) terkait pembahasan rancangan anggaran DPR 2021.
“Acara rapat paripurna hari ini adalah satu, penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2019 serta penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP periode semester II tahun 2019,” terang Puan.
“Dua, laporan Badan Legislasi terhadap penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Tiga, laporan BURT terhadap pembahasan rencana kerja dan anggaran DPR RI tahun 2021,” imbuhnya. (*/eds)
