Mjnews.id – Pengamat Ekonomi dari Universitas Atma Jaya, Rosdiana Sijabat mendukung rencana Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan di masa pemerintahannya.
Menurutnya untuk mencapai target tersebut tidak mudah, melihat tantangan domestik maupun luar negeri yang secara geopolitik internasional masih diliputi konflik dan peperangan.
Untuk itu, salah satu kunci mendongkrak pertumbuhan ekonomi, kata Rosdiana, melalui investasi yang masuk ke dalam negeri dan terobosan-terobosan kebijakan di sektor ekonomi yang tepat.
“Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi ini sangat tinggi kaitannya dengan investasi, kalau misalkan situasi global masih seperti ini katakanlah 2 tahun ke depan angka pertumbuhan ekonomi mendapat tantangan tersendiri. Kecuali misalkan ada gerakan-gerakan yang cukup signifikan yang berhubungan dengan selain fondasi ekonomi makro, ada hal-hal lain cukup signifikan secara kebijakan dilakukan oleh presiden terpilih,” ujar Rosdiana, Sabtu 9 Maret 2024.
Rosdiana menambahkan meski pertumbuhan ekonomi era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih berkutat di sekitar angka 5 persen, tetapi dengan pendekatan kebijakan ekonomi yang tepat, pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa saja terjadi.
“Perlu ada sesuatu yang menjadi faktor yang mentrigger atau menstimulus perekonomian kita itu bisa move on dari angka 5 persen,” ucapnya.
Rosdiana juga menanggapi terkait target rasio pajak sebesar 16 persen dari produk domestik bruto (PDB), hal itu perlu sentuhan dari menteri keuangan (Menkeu) yang lebih jago dari Menkeu Sri Mulyani di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Dari nama-nama yang beredar, ada sejumlah nama-nama yang digadang-gadang menjadi bendahara negara di antaranya yaitu Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama (Dirut) Bank Mandiri Darmawan Junaidi dan Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri.
“Jadi kalau misalkan Pak Prabowo katakanlah dalam 4 tahun ke depan ingin menaikkan sekitar menjadi 16 persen dari yang tahun 2023 itu kan 10,21 persen tahun 2022 itu 10,41 persen. Jadi kalau mau naik ke angka 16 persen, tentu menurut saya, tergantung profil dari menteri keuangan yang akan ditempatkan di sana, harus jauh lebih hebat dari pada Bu Sri Mulyani kalau tidak angka 16 persen itu belum tentu bisa direalisasikan dalam 4 tahun ke depan,” paparnya.
“Kita sudah melihat bagaimana kemampuan Ibu Sri Mulyani dalam hal mengendalikan kebijakan fiskal yang disiplin termasuk juga memperbaiki sektor perpajakan kita,” imbuhnya.
