 |
| Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda GP Ansor Sumatera Barat, Dr. Rahmat Tuanku Sulaiman. |
MJNews.id – Gerakan Pemuda Ansor terus persiapkan generasi muda Indonesia yang kuat, mandiri, profesional dan memiliki komitmen kebangsaan yang tidak diragukan. Penguatan nilai-nilai kebangsaan Indonesia harus diperkuat di tengah derasnya arus informasi media sosial yang tidak terkendali.
Itu disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW) GP Ansor Sumatera Barat, Dr. Rahmat Tuanku Sulaiman, pada Pendidikan dan Latihan (Diklat) Terpadu Dasar (DTD) Ansor – Banser Kabupaten Dharmasraya di Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Sabtu (20/2/2021).
Menurut Rahmat, Ansor harus berpikir nasionalis sebagai bentuk dari nilai-nilai kebangsaan. Jangan berpikir parsial dan sempit.
“Kader Ansor harus mencintai NKRI. Ansor harus terdepan mencintai dan mengawal NKRI dari kelompok yang ingin merongrong keutuhan NKRI,” kata Rahmat yang juga Wakil Sekretaris Jenderal PP GP Ansor.
Rahmat menyebutkan, banyak informasi yang salah beredar di media sosial. Sekalipun mereka sudah tahu informasi tersebut salah, tapi justru disebarkan dan dibenarkan. Sebaliknya, ada yang informasi benar, tapi ditutupi. Bahkan informasi yang benar pun disalahkan.
“Salah satu informasi yang diframing belakangan ini terkait terbitnya SKB seragam sekolah yang dipicu pemaksaan jilbab di SMK Negeri 2 Padang. Berbagai penolakan dilontarkan, terutama dari pihak yang mengatasnamakan agama Islam di Sumatera Barat. Banyak yang belum memahami latar belakang lahirnya dan esensi dari SKB tersebut, langsung menyalahkan. Padahal justru SKB tersebut melindung jangan sampai terus ada pemaksaan atau pelarangan terhadap pemakaian simbol-simbol agama pada diri seseorang,” tutur Rahmat.
Dikatakan Rahmat, secara pribadi dia sudah tabayun langsung dengan Menteri Agama menanyakan langsung kronologis lahirnya SKB tersebut. SKB berlaku secara nasional, bukan untuk satu provinsi dan parsial. SKB tersebut mengatur untuk semua agama, bukan agama tertentu. Indonesia sudah mengakui enam agama, maka harus dilindungi semua dengan aturan SKB tersebut.
“Banyak yang memberikan komentar dan menggoreng di media tanpa tabayun sehingga menimbulkan riuh yang kurang nyaman,” kata Rahmat.
Menurutnya, jika ditelaah secara mendalam, SKB 3 Menteri justru menguntungkan siswa/i Muslim yang mengikuti pendidikan di sekolah non Muslim atau bersekolah di daerah/wilayah non muslim. Sebab, mereka bisa memilih berpakai seragam muslim.
“Bahkan dengan SKB 3 Menteri, siswa/i Muslim tidak rugi, karena tidak ada larangan bagi mereka untuk tetap memilih berpakaian seragam Muslim seperti biasanya. Artinya ke depan dengan berlakunya SKB 3 Menteri ini, maka setiap anak-anak Muslim boleh berseragam muslim dimanapun berada di Indonesia,” kata Rahmat.
(eko)
