 |
| Puluhan TKA asal China tiba di Bandara Haluoleo Kendari. (ist) |
mjnews.id – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia memberikan beberapa sikap terhadap penanganan virus Corona di Indonesia. MUI mendesak pemerintah menolak masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Tanah Air hingga pengetatan pembatasan moda transportasi.
“Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menolak masuknya tenaga kerja asing (TKA) khususnya yang berasal dari negara China dengan alasan apa pun, karena TKA dari negara China adalah transmitter utama virus Corona 2019 (Covid-19) yang sangat berbahaya dan mematikan,” begitulah bunyi pernyataan MUI yang ditandatangani oleh ketua MUI dari 32 provinsi, Jumat (8/5/2020).
MUI juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang mengizinkan transportasi beroperasi saat pelarangan mudik. Mereka meminta agar pengetatan moda transportasi dilakukan hingga Covid-19 bisa dikendalikan.
“Meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan melonggarkan moda transportasi dalam semua matra baik darat, laut maupun udara sebelum penyebaran dan penularan Covid-19 ini benar-benar dapat terkendali dan bisa menjamin tidak akan ada lagi penularan baru,” katanya.
Kepada jajaran dewan pimpinan daerah tingkat kabupaten/kota, MUI meminta agar melakukan pengawasan terhadap TKA yang ada di daerah masing-masing. Bila menemukan, mereka diminta melaporkan kepada lembaga terkait.
“Memerintahkan kepada seluruh jajaran dewan pimpinan MUI pada semua tingkatan (kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan/desa/nagari) dalam masa pandemi virus Corona ini, untuk mengawasi dan mengawal wilayahnya masing-masing dari keberadaan tenaga kerja asing dan jika ditemukan maka segera melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait, agar supaya mereka dapat dipulangkan ke negara asalnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, MUI se-Indonesia meminta pemerintah terus konsisten dalam menegakkan Pancasila. Serta senantiasa mengawal keutuhan bangsa.
“Dewan Pimpinan MUI se-Indonesia mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk tetap konsisten dan berkomitmen dalam menegakkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 dalam setiap kebijakannya, dan kami pun bertekad akan senantiasa menjadi garda terdepan dalam mengawal dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tuturnya. (*/eds)
