Wisata

Bappeda Pasaman Adakan Rakor Penajaman Arah Pengembangan Pariwisata

73
×

Bappeda Pasaman Adakan Rakor Penajaman Arah Pengembangan Pariwisata

Sebarkan artikel ini
Bappeda Pasaman Adakan Rakor Penajaman Pengembangan Pariwisata
Bappeda Pasaman Adakan Rakor Penajaman Arah Pengembangan Pariwisata.

PASAMAN, MJNews.ID – Dalam rangka penajaman arah kebijakan kepariwisataan Kabupaten Pasaman, Bappeda Kabupaten Pasaman dan OPD terkait mengadakan Rapat Koordinasi dengan Tim Percepatan Sumbar Madani Bidang Pariwisata, dan Rektor Universitas Taman Siswa Padang, yang bertempat di aula Bappeda Kabupaten Pasaman  Rabu 9 Juni 2021.

Wakil Bupati Pasaman, Sabar AS dalam sambutannya pada acara Rakor tersebut mengatakan, Visi Kabupaten Pasaman adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pasaman yang lebih baik dan bermartabat. Misi Kabupaten Pasaman sebanyak 6 misi, dan salah satu uraian dari misi tersebut adalah Kabupaten Pasaman destinasi wisata atau tujuan wisata. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kerja keras dan tekad yang kuat, serta saling bersinergi antar OPD, adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan nagari.

Lanjut Sabar AS, dalam membangun kepariwisataan di Kabupaten Pasaman adalah terintegrasi, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk membangun suatu kawasan wisata haruslah didahului dengan study kelayakan serta membuat masterplan dan grand design. “Dengan adanya masterplan dan grand design, maka akan terlihat gambaran pembangunan dan pengembangan wisata tersebut apakah porsinya nagari, kabupaten, provinsi, pusat, atau dunia usaha dan investor,” kata Sabar AS.

Pada kesempatan Rakor tersebut, Sabar AS juga meminta kepada OPD terkait untuk membuat gapura dan sekaligus rest area wisata pada pintu masuk menuju kecamatan Bonjol yang berbatasan dengan Kabupaten Agam. Nagari Ganggo Mudiak dan Nagari Ganggo Hilia dijadikan percontohan wisata di Kabupaten Pasaman, karena kedua nagari tersebut merupakan wisata terintegrasi karena memilki objek wisata sejarah seperti museum dan benteng Tuanku Imam Bonjol, Wisata equator dikarenakan dilalui oleh garis khatulistiwa yang membelah bumi menjadi dua bagian, wisata religi dengan adanya surau batu, wisata kuliner, dan wisata olah raga arung jeram.

Muhammad Zuhrizul, SE, MLT, koordinator Tim Percepatan Sumbar Madani Bidang Pariwisata, dalam paparannya mengatakan bahwa permasalahan utama tata kelola destinasi wisata di kabupaten/kota di Sumatera Barat yakni, belum tergali nya destinasi dan produk unggulan pariwisata di masing kabupaten/kota, belum memperhatikan aspek aspek lingkungan berkelanjutan dan kearifan lokal serta budaya, belum siapnya SDM profesional dan tersertifikasi, dan belum adanya pusat incubasi ekonomi kreatif di masing masing kabupaten/kota.

Pada kesempatan pemaparan tersebut, Zuhrizul juga menyampaikan beberapa isu-isu strategis tentang pengembangan dan pembangunan wisata di Provinsi Sumatera Barat, diantaranya :

Isu strategis wabah Covid 19 yang melanda dunia yakni terjadinya penurunan yang signifikan wisatawan mancanegara pada tahun 2020 dari 61.131 orang menjadi 10.874 orang dan tidak signifikannya penurunan wisatawan nusantara di tahun 2020 dari 8.169.147 orang. tahun 2019  menjadi 8.041.868 orang di tahun 2020.

Data terakhir per tanggal minggu 23 Mei positif rate Sumbar di angka 9,24%, kasus positif 41.916 orang, Recovery rate 38.218 orang. Pasien meninggal terkonfirmasi 923 orang.

Isu strategis daya saing produk pariwisata dan Ekraft :

  • Permasalahan kebersihan, kesehatan, keamanan dan keberlanjutan lingkungan (CHSE) adalah isu strategis utama pariwisata ke depan.
  • Sumbar telah melakukan sertifikasi CHSE untuk 87 usaha hotel dan restoran, dan 14 usaha dalam pembinaan serta 2 usaha wisata hotel dan restoran yang tidak direkomendasikan.
  • Dari data kunjungan wisata yang didominasi oleh wisatawan lokal (Provisni tetangga) maka dibutuhkan satu destinasi bertaraf internasional dan 19 destinasi unggulan di Kabupaten/Kota.
  • Ekosistem ekonomi kreatif menjadi trend wisata dunia hari ini yang harus dikembangkan secara masif dan berkelanjutan.

Isu strategis Pengembangan Desa Wisata Tematik :

  • Pembangunan Desa wisata merupakan isu strategis nasional untuk meningkatkan kontribusi pariwisata kepada ekonomi lokal dan pengembangan pariwisata berbasis komunitas.
  • Saat ini Sumbar telah memiliki 30 Desa wisata yang di SK-kan di Kabupaten/Kota dan baru 5 Desa yang layak jual.
  • Syarat Desa wisata harus memilki penerapan CHSE daya tarik wisata, homestay, produk kreatif, kelembagaan, pokdarwis, dan BUMNAG sebagai mitra usaha wisata.
  • Desa wisata Sumbar belum memilki tematik seperti desa wisata petualangan, desa wisata adat, Desa wisata kuliner, desa wisata agro, desa wisata budaya, desa wisata religi, yang merupakan branding dari desa wisata tersebut.

Isu strategis Geopark Ranah Minang Menuju UNESCO :

  • Sumbar memilki potensi taman bumi yang memilki keanekaragaman geologi, biologi, flora dan fauna, Sumbar telah mendapatkan 3 geopark nasional antara lain geopark silokek, geopark Maninjau/ngarai sianok, geopark Sawahlunto.
  • Patahan Sumatera menjadi isu strategis sebagai bukti otentik pengajuan geopark ranah minang menuju UNESCO.
  • Konsep pengembangan geopark menjadi isu global untuk pariwisata berkelanjutan dengan mempertahankan dan menjaga lingkungan serta peningkatan ekonomi masyarakat.

Isu strategis : Kurangnya SDM Pelaku Wisata Kompeten seperti Pemandu Gunung pada 2019 hanya 20 orang, skyper arung jeram pada 2020 hanya 30 orang, dan Pemandu Geowisata pada 2020 hanya 29 orang.

Sementara untuk Rencana tahun 2021 : Pemandu geowisata : 50 orang, Pemandu selam : 50 orang, Pemandu Paralayang : 50 orang, Pemandu arung jeram : 50 orang, dan Pemandu pendaki gunung : 50 orang.

Sepris Yonaldi Rektor Universitas Taman Siswa Padang, dalam paparannya mengatakan bahwa untuk pengembangan dan pembangunan pariwisata di Bonjol secara terpadu dan berkelanjutan hendaklah didahului dengan pembuatan grand design dan masterplan, agar apa yang akan kita kerjakan akan  tergambar di sana, mana porsinya kabupaten, provinsi, pusat, atau investor.

Sepris Yonaldi juga mengatakan bahwa pembangunan pariwisata harus berkolaborasi antar OPD, antara Kabupaten dengan Provinsi, antara Kabupaten dengan pusat, dan antara Kabupaten dengan pihak ketiga atau investor sebagai penanam modal.

(amr) 

Kami Hadir di Google News