Mjnews.id – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar Rembuk Stunting yang melibatkan seluruh lintas sektor, pada Selasa (27/6/2023) di Aula Kantor Bupati setempat.
Rembuk stunting dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Risnawanto selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pasaman Barat, yang diikuti oleh seluruh peserta, baik secara online maupun offline.
Pada kegiatan yang bertemakan ‘Sinergitas, Konvergensi Lintas Sektor dan Pentahelix Bergerak Bersama Mewujudkan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat’ tersebut hadir secara online Sekretaris Wakil Presiden RI, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan pembangunan, serta organisasi BUMN, BUMD dan hadir secara offline staf ahli, asisten, kepala OPD, seluruh wali nagari dan stakeholder terkait lainnya.
Dalam sambutannya Wakil Bupati Risnawanto meminta, agar semua pihak yang terlibat untuk menyusun strategi dan sinergitas agar penurunan stunting sesuai target yang sudah ditetapkan.
Ia menjelaskan bahwa stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya.
“Hasil penimbangan Februari tahun ini berdasarkan data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) menunjukkan bahwa 5.170 bayi dan balita (15,35 persen) stunting di Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan bahwa 35,5 persen bayi dan balita stunting tahun 2022 di Kabupaten Pasaman Barat. Pemerintah pusat menargetkan penurunan stunting tahun 2022 pada angka 14 persen,” jelas Wabup Risnawanto.
Lanjut dikatakannya, bahwa periode 1000 hari pertama kehidupan, yakni ketika janin berada dalam kandungan hingga usia bayi 2 tahun menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Namun, stunting bukanlah masalah kesehatan semata, namun stunting dipengaruhi oleh masalah sosial, budaya, ekonomi masyarakat serta perilaku dan pola asuh anak.
“Karena stunting ini termasuk urusan kesehatan yang esensial dan berdampak jangka panjang bagi generasi masa depan negara dan daerah. Maka untuk penanganannya juga perlu melibatkan banyak pihak dan banyak aspek secara berkelanjutan. Seperti aspek kesehatan, aspek keluarga maupun aspek perilaku, artinya intervensi terhadap percepatan penurunan stunting perlu dilakukan dengan intervensi spesifik dan sensitif dari stakeholder yang ada di daerah ini semua,” tegas Risnawanto.
Dalam kesempatan itu, Wabup Risnawanto mengajak semua yang hadir untuk lebih serius, lebih berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting melalui kerja nyata, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja berkualitas dengan membangun sinergi, kolaborasi dan akselerasi bersama masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, perguruan tinggi, serta pihak-pihak lainnya.
“Karena tanpa adanya komitmen dan sinergi yang kuat serta cepat untuk menyelamatkan generasi bangsa ini dari ancaman stunting, maka gerakan kita hari ini pastinya sia-sia,” katanya.
Dalam pertemuan rembuk stunting tersebut Wabup Risnawanto ingin mendengarkan langsung komitmen dari seluruh OPD maupun pemangku kepentingan lainnya, terhadap apa-apa saja aksi yang akan dilaksanakan, yang sudah, sedang dilakukan dalam upaya penanganan stunting.
(wal)
