MJNews.id – Wabah pandemi Covid-19 yang masih melanda, ancaman bencana alam, dan bayang-bayang kemiskinan, membutuhkan strategi yang pas menghadapinya. Bila tidak, maka kesejahteraan masyarakat akan tinggal cerita.
Demikian pokok-pokok pikiran yang mengemukan pada Rabu (24/2/2021), saat digelar kegiatan forum konsultasi publik rancangan awal, dalam rangka membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tanah Datar Tahun 2022, dilaksanakan dengan Zoom Meeting.
Kegiatan yang dibuka Plh Bupati Tanah Datar Irwandi itu, menghadirkan dua narasumber kompeten, yakni Direktur Nagari Development Center Universitas Andalas Padang Dr Eri Gas Ekaputra, dan Dr Syukri Iska dari IAIN Batusangkar.
Eri Gas dalam pemaparannya menekankan kepada kajian strategis, dalam kaitan Tanah Datar sebagai daerah agraris, dimana sebagian besar penduduknya berusaha di bidang pertanian, tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan perkebunan.
“Wabah Covid-19 dan bencana alam memicu terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan. Angka penduduk miskin tentu bertambah. Ada pula rawan pangan di nagari-nagari. Ini yang mesti menjadi pertimbangan, dalam rangka membangkit kembali ekonomi masyarakat yang terpuruk,” katanya.
Menurutnya, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu adanya strategi pengembangan ekonomi nagari yang tepat, misalnya berdasarkan komoditas yang sesuai dengan kondisi wilayah. Itu artinya, tegasnya, masing-masing nagari harus memiliki produk unggulan.
Dosen Unand asal Nagari Sumaniak itu menyatakan, nagari tangguh juga amat diperlukan, karena diyakini mampu mandiri, beradaptasi, dan kuat menghadapi ancaman pandemi, bencana alam, dan memiliki kemampuan memulihkan diri sendiri dengan segera.
Bagi Syukri, Tanah Datar tidak boleh abai dengan upaya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah dilaksanakan selama ini. Untuk itu, tegasnya, diperlukan perencanaan yang tepat, terutama dalam hal pembangunan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
“Perlu penguatan kebijakan pendidikan, pelatihan vokasi, penataan lembaga pendidikan formal, balai latihan, dan peningkatan skill generasi muda berbasis pasar dan syariah. Kurikulumnya juga harus mengaitkan adat dan syara’ sebagai pengejawantahan filosofis Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK),” katanya.
Seirama dengan kedua narasumber, Wakil Ketua DPRD Anton Yondra menegaskan, pada dasarnya jajaran legislatif mendukung rencana kerja yang terbaik, termasuk perhatian khusus terhadap masalah kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19.
Plh Bupati Irwandi dalam sambutannya pada pembukaan forum mengatakan, Forum Konsultasi Publik merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
“Rancangan awal RKPD dibahas bersama kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan, dalam suatu forum konsultasi publik, guna mendapatkan masukan dan saran, dalam rangka penyusunan RKPD itu sendiri,” katanya.
(mus/ben)
