MJNews.id – Salah satu urusan wajib, dari pemerintah untuk menyikapi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 bidang pemerintahan adalah, urusan Administrasi Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Penduduk Indonesia. Dra. Maini, Sebagai Kepala Dinas Dukcapil, yang diberi amanah oleh Walikota Kota Padang Panjang pada tanggal 2 Desember tahun 2015 dan sebelumnya sebagai Plt Kadis Dukcapil dari tanggal 4 Februari 2015 sampai 1 Desember 2015.
Tanggung jawab yang diamanahkan Pemerintah Kota Padang Panjang, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) antara lain, kualitas pelayanan Dukcapil harus berstandar ISO 9001:2015, dan target harus tuntas harus tuntas pada tahun 2017, dengan komitmen bersama di jajaran Dukcapil kami bisa menyelesaikannya pada Desember 2016 dan Dukcapil Dapat sertifikat ISO itu. Hal tersebut, dikatakan Kadis Dukcapil Dra. Maini, menjawab MJNews.id di ruang kerjanya, Senin pekan lalu.
Dari BSI (British Certificate International). Untuk mendapatkan standar ISO, pihak kami harus membenahi sarana dan prasarana kantor, pembenahan Sumber Daya Manusia, Perangkat lunak dan keras untuk pelayanan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Standar ISO 9001:2015. Kunci utamanya adalah membangun komitmen bersama untuk mencapai tujuan organisasi, dan berkat kebersamaan yang kita bangun dan juga, sikap tegas namun tetap terarah dan juga didukung oleh anggaran APBD, Dukcapil Kota Padang Panjang berhasil lebih cepat dari target yang diminta Walikota, yang mana target akhir 2017 dapat terealisasi Desember 2016.
Di awal Kepemimpinan, sebagai Kadis, jumlah Wajib KTP sebanyak 37.844 dan pada terealisasi perekaman sebanyak 34.025 (89,91%), walaupun kota kecil namun kami tidak bekerja biasa-biasa saja, orang berjalan kami berlari untuk melakukan layanan Publik terhadap masyarakat, dan upaya ini terus kami laksanakan dan sampai hari ini dengan berbagai cara dan strategi layanan yang diupayakan oleh personil Dukcapil, dan terbangunnya koordinasi dengan OPD terkait dan lintas sektor lainnya.
Hingga sekarang, Wajib KTP Kota Padang Panjang sudah Melaksanakan perekaman 114,68% dari wajib KTP 40.313 jiwa (Data layanan per 14 Januari 2021) pencapaian yang luar biasa yang dilakukan oleh Tim Work Dukcapil dan sudah melebihi target nasional yakni 98 persen.
Pelayanan Pencatatan Sipil, khususnya usia 0-18 tahun dan KIA sangat signifikan realisasi kepemilikannya yang mana kota padang panjang sudah melebihi target nasional untuk Akte kelahiran sampai Januari 2021 sudah 98,81 persen dari jumlah anak sebanyak 19.493, dan KIA sudah 81,36 persen dari jumlah anak usia wajib KIA tahun sebanyak 18.904.
Meski, capaian kinerja dudah maksimal. Namun. pujian, kritikan dan cacian dari masyakat terhadap pelayanan kami adalah hal yang biasa, itulah resiko dari suatu pekerjaan, terkadang kami dibenturkan dengan kepentingan politik dan segelintir orang yang terindikasi mengadu domba, dalam bekerja kami tanamkan ketulusan, keikhlasan, kesabaran, kejujuran dalam mengemban tugas sebagai abdi negara, papar Kadis yang cukup saulah ini.
Pandangan dan pengalaman, sebagai Kepala Dinas Dukcapil, berkerja yang biasa-biasa saja personil dukcapil menjadi bekerja luar biasa, dan dukungan dari stakheholder serta pimpinan Daerah, yang tidak kalah pentingnya adalah bimbingan pimpinan daeran dan kemendagri melalui Ditjen Dukcapil, kami dibekali dengan berbagaiaturan/ragulasi, bimbingan, arahan dari pusat sehingga kami tidak ragu dalam berbuat, bekerja dan mengambil langkah konkrit dalam setiap dokumen dan keputusan yang kami buat dan keluarkan.
Kami berkomitmen, Dukcapil sebagai OPD pelayanan akan menjadikan etalase pelayanan public dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya dalam penyelenggaraan dan pelayanan Administrasi kependudukan, Service Excelent adalah komitmen kami dalam pelayanan.
Lebih jauh Maini mengatakan, lima tahun perjalanan dukcapil sungguh banyak perubahan yang kami rasakan, antaralain, regulasi yang dikeluarkan Kemendagri terhadap penyelenggaraan Adminduk sebagai tempat berpijak bagi kami dalam mengeluarkan dukomen sudah cukup memadai. Dalam menjalankan tupoksi, selalu tegak lurus dengan pemerintah pusat dan juga sinergi antara daerah dan pusat satu komando karena dukcapil dalam penyelenggaraan Adminduk Konkuren dari pusat sampai daerah.
Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Dukcapil oleh Mendagri, merupakan fondasi bagi kami lebih konsentrasi bekerja sesuai dengan kewenangan kami di daerah. OPD Dukcapil diperkuat oleh regulasi yang lebih tinggi, sehingga pimpinan daerah untuk melakukan rotasi, mutasi dan demosi terhadap pejabat Dukcapil harus melalui perhitungan-perhitungan yang jelas dengan tetap melalui pertimbangan Kementerian Dalam Negeri.
Yang tidak kalah pentingnya, berbagai inovasi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dukcapil dalam membahagiakan masyarakat, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi salah satunya pemangkasan waktu, penyederhanaan persyaratan, prosedur pelayanan luar biasa bagi pelayanan Adminduk dengan keluarnya Perpres 96 tahun 2018,kami didaerah sangat terbantu sekali dengan regulasi ini.
Pelayanan yang manual sekarang sudah beralih ke pelayanan digital (pelayanan On-line), dengan mendukung smart city kota Padang Paanjang dan Go-Digital Dukcapil secara nasional. Secara terencana, Dirjen telah membuat 14 langkah besar Dukcapil dari pusat sampai daerah, hal ini memacu kami untuk lebih bekerja dan bekerja lebih giat dan maksimal.
Tingkat Pengamanan data dukcapil yang semakin ketat dari pusat system SIAK sudah sangat baik, dukungan Dana DAK untuk penyelenggaran Adminduk di daerah masyarakat sudah bisa cetak mandiri dokumen kependudukannya sekarang sudah 18 layanan dan juga sudah TTE untuk 18 Dukumen, Anjungan Dukcapil Mandiri.
Keinginan Dukcapil, kedepannya, memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, penataan kependudukan dan kepemilikan dokumen kependudukan, penataan kearsipan yang digital, penyajian data yang akurat, valid dan akuntabel.
Untuk sisi layanan, respon masyarakat sangat baik, karena layanan sekarang sudah lebih cepat, memuaskan, terbuka dan kami sangat terbuka terhadap masukan, kritikan terhadap pekerjaan dan juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk tinjauan manajemen terhadap produk yang dihasilkan.
“Dalam perspektif kami, pimpinan daerah, Dirjen adalah seorang Visioner, pekerja keras, pantang menyerah, yang sangat terkesan ketika kami ada masalah di daerah walikota, dirjen tidak membiarkan kami larut selalu mencarikan solusi terhadap permasalahan yang kami hadapi,” pungkas Maini.
(mutia)
