 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyuruh salah seorang ASN untuk membuka pin selain embel-embel Korpri di bajunya saat apel pagi, Senin 17 Mei 2021. (humas) |
Padang, MJNews.id – Hari pertama Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sumatera Barat masuk kerja setelah lebaran dan cuti bersama Idul Fitri 1442 H, diawali dengan apel bersama di halaman kantor gubernur Sumbar. Gubernur Mahyeldi sempat meradang kepada para pegawai yang hadir.
Awal kemarahan Gubernur Mahyeldi itu adalah setelah melihat pakaian yang dikenakan ASN tidak seragam. Sebagian mengenakan pakaian Korpri dan sebagian lagi mengenakan pakaian dinas harian warna kuning.
Selain itu, gubernur juga melihat adanya embel-embel lain pada pakaian ASN. Ada lambang Korpri yang sudah biasa dipakai, ada pin menolak gratifikasi dan ada pula yang lain, terkait latar belakang almamater pendidikan ASN bersangkutan.
“Saya ingin pegawai Pemprov Sumbar ini jangan berkubu-kubu. Menunjukkan ego pribadi dan kelompok. Saya ingin kita kompak, solid atas satu nama. Korpri pegawai Republik Indonesia (Korpri),” kata Mahyeldi, Senin 17 Mei 2021.
Saat apel tersebut sangat sedikit yang menggunakan pakaian Korpri. Sebagian besar memakai pakaian dinas kuning, itupun dengan atribut yang tidak lengkap, termasuk Pj Sekda, Benny Warlis yang mengenakan pakaian dinas harian warna kuning. “Maka tadi saya kelompokkan yang tidak menggunakan pakaian Kopri. Sedikit sekali yang patuh. Yang pakaian kuning juga tidak lengkap atributnya. Itu adalah kesalahan,” ujarnya.
“Setiap tanggal 17 tiap bulan semua ASN berpakaian Korpri. Kalau belum ada edaran silakan buat edaran, ikuti aturan. Saya lihat banyak juga yang tidak pakai pin ‘Ayo Tolak Gratifikasi’,” kata Mahyeldi.
Kemudian, Mahyeldi meminta semua ASN yang tidak menggunakan baju Korpri menunjuk tangan. Hasilnya hampir setengah dari ASN yang hadir apel, tidak mengenakan baju yang tepat. “Semuanya tidak pakai, Kan sudah dari saya masuk, apa yang positif semasa Pak Irwan tetap akan saya lanjutkan. Seandainya belum ada disempurnakan, saya sempurnakan,” ulasnya.
Dikatakannya, kebaikan yang dilakukan gubernur sebelumnya, sesuai aturan terbaru, maka dilaksanakan. Jadi untuk itu, pakaian ASN tidak ada tambahan. “Saya maunya provinsi ini satu. Pegawai Provinsi Sumbar, tidak ada latar belakangnya,” ujarnya.
“Sekarang ini seakan-akan, ASN ini berblok-blok. Ini isu di provinsi ini, saya sudah tahu ini isu di provinsi,” sambung dia.
Dilanjutkannya, pegawai kantor gubernur Sumbar masa kepemimpinan dirinya adalah satu. Kalau ASN sendiri yang sudah berpikiran rusak seperti itu, bagaimana nantinya rakyat dan kabupaten/kota. Ada geng-geng lagi. “Itu adalah budaya jahiliyah,” ujarnya.
Menurutnya, jika sudah masuk kantor Pemprov ini adalah pegawai. Dari mana latar belakangnya, jangan bawa latar belakang itu ke Pemprov Sumbar.
Hari ini, seluruh ASN dan bukan ASN adalah satu. Sampai dirinya orang politik, ikut aturan berpakaian tersebut. “Saya ikut aturan itu, tidak saya bawa merek saya. Maka untuk itu, tugas kita disamping mengatur yang ada di provinsi, juga mengatur di kabupaten/kota,” jelasnya.
Diungkapkannya, dia sudah mintak Asisten I mengetahui fungsi Pemprov Sumbar sebagai perwakilan di daerah hubungan dengan kabupaten/kota. Bahkan, katanya selama ini Pemprov hanya mengurus diri sendiri tidak mengurus kabupaten/kota. “Makanya bapak itu bekerja terlihat santai,” ujarnya.
Diharapkannya, sebagai pegawai Pemprov Sumbar, maka semangat yang hadir adalah semangat Korpri. Setiap, tanggal 17, harus ada apel Korpri. Kalau ada acara lain silahkan digabung ikuti aturan yang ada. “Maka, saya tidak mau, di provinsi ini dibuat blok-blok. Ukurannya profesional, siapa yang lakukan pelanggaran akan saya tindak. Ingin santai, silahkan jangan jadi pejabat. Silahkan jadi pegawai saja,” tegasnya lagi.
Diingatkannya lagi, jika masih ada handphone pejabat eselon II Pemprov Sumbar yang dikontak ajudan tidak diangkat, akan mendapatkan sanksi. “Saya tahu itu semua. Untuk itu kita di provinsi ini harus satu semuanya. Gubernurnya saya dan wakilnya Pak Audy, itulah nasib Bapak Ibu sekarang ini. Untuk itu harus ikut aturan,” katanya.
Dengan itu mantan Walikota Padang ini menegaskan, semua di Pemprov Sumbar harus solid. Harus kompak. “Sekarang tolong dibuka. Lambang selain lambang Korpri. Lambang pin, tolong dibuka semuanya. Untuk eselon II juga dibuka. Besok tampil, tidak ada embel-embel dari latar belakangnya. Saya harap menyatu, silahkan bekerja profesional sebagaimana seorang ASN,” perintahnya.
Sekdaprov Juga Salah
Menariknya pada apel tersebut, Penjabat Sekdaprov Sumbar, Benny Warlis juga salah mengenakan pakaian. Dia mengenakan baju dinas warna kuning biasa. Akibatnya ia juga menjadi sasaran kekesalan Gubernur.
Dengan kenyataan itu, Gubernur memisahkan Pj Sekretaris Daerah Benny Warlis pada barisan mereka yang tidak mematuhi aturan pakaian dinas. “Pelanggaran yang mereka lakukan hari ini, ketidakpatuhan mereka, ketidakdisiplinan mereka adalah kesalahan kepada bangsa ini. Kesalahan terhadap negara. Kita digaji oleh negara untuk membiayai hidup sementara kita tidak memberikan yang terbaik pada negara,” katanya.
Dikatakannya, ASN yang disetrap tersebut diminta untuk menyadari kesalahannya. Namun secara aturan akan tetap diproses.
Berdasarkan Permendagri nomor 11 tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah, setiap tanggal 17 setiap bulan, ASN harus memakai pakaian Korpri.
(hms-sbr)
