 |
| Komisi I DPRD Padang meminta aparat keamanan mengawal pendistribusian bantuan saat mengunjungi Kantor Kecamatan Nanggalo, Senin (4/5/2020). (bambang) |
mjnews.id – Aparat keamanan, Babinsa, Babinkamtibmas diminta untuk mengawal pendistribusian sembako hingga ke penerimanya yang bantuan itu berasal dari lembaga zakat, sosial dan lain sebagainya. Ini karena bantuan yang turun bukan dari pemerintah serta datanya bukan berasal dari Basis Data Terpadu (BDT).
“Aparat kita minta ikut mengawal dalam penyaluran bantuan, sebab penerimanya tak banyak dan bantuan dari pemerintah belum cair,” ujar Ketua Komisi I DPRD, Elly Thrisyanti saat pertemuan Komisi I DPRD Padang di kantor Camat Nanggalo, Senin (4/5/2020).
Pengawalan itu dilaksanakan, untuk menghindari pro dan kontra pada warga terutama yang belum dapat bantuan.
“Saat ini, kita ketahui lembaga zakat serentak turun menyalurkan bantuan per Kecamatan untuk warga dengan kriteria penerima tidak masuk dalam PKH dan jumlah sembako yang disalurkan tak banyak. Untuk keamanan, perlu sinergi semua elemen,” ucap kader Gerindra ini.
Selain itu, aturan PSBB yang ada juga perlu dipatuhi seperti mengumpulkan orang ke suatu tempat untuk mengambil bantuan dari berbagai pihak.
“Jangan lurah-lurah menumpuk warga di suatu lokasi atau kantor lurah. Jika ada bantuan, lebih baik antar ke alamat masing-masing,” ucap mantan Ketua DPRD Padang ini.
Kemudian, kepada RW, RT yang mengusulkan nama penerima bantuan, haruslah transparan dan tak memihak. Supaya warga lain tak menuntut nantinya dan keributan tak terjadi.
“Perangkat bawah harus kirim data yang valid dan yang butuh bantuan,” papar dia.
Selanjutnya, kepada Camat diminta menekankan pada RW, RT untuk bekerja dengan baik dan mengirim data yang tepat. Jangan orang yang ekonomi mampu dimasukkan juga.
Sementara itu, Camat Nanggalo, Fuji Astomi siap bekerja sama dengan aparat dalam penyaluran bantuan yang turun dari berbagai pihak. Ini demi menciptakan keamanan dan menghindari kecemburuan sosial bagi warga yang belum menerima bantuan.
Lalu, penerima bantuan yang dikirim RW, RT datanya telah valid dan penerimanya yang tak masuk dalam BDT.
“Kepada warga kita imbau mematuhi aturan PSBB dan pakailah masker saat bepergian,” ucap mantan Camat Padang Selatan itu.
Komisi II Sidak ke Bulog
Sementara itu, Komisi II DPRD Padang kunjungan mendadak ke Kantor Bulog Sumbar dalam hal kesiapan dan kebijakan Bulog menghadapi Covid-19 khususnya Padang, Senin (4/5/2020).
Ketua Komisi II DPRD Yandri Hanafi dalam kunjungan tersebut menanyakan ketersedian pangan Bulog dalam memutus mata rantai Covid-19 di Padang, dan sampai kapan stok yang ada bisa bertahan.
“Yang saya tanyakan, bagaimana ketersedian stock beras di Bulog dan sampai kapan ketersediaan itu tersedia,” ucapnya.
Selain itu, wakil Ketua DPRD Ilham Maulana yang turut hadir dalam kunjungan lapangan tersebut menanyakan juga apakah Pemko telah memesan beras untuk dapat didistribusikan ke masyarakat.
“Dalam kunjungan ini, kami juga bertanya kepada Bulog, apakah Pemko telah memesan beras untuk didistribusikan kepada masyarakat,” ucapnya.
Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota DPRD tersebut, pimpinan wilayah Bulog
Sumbar Tommy Despalingga menjelaskan, Bulog merupakan bahagian dari tim gugus tugas penanggulangan Kovid-19 dalam hal ketersediaan pangan.
“Dalam menghadapi pademi Kovid-19 ini Bulog Sumbar mempunyai ketersediaan 12. 000 ton lebih beras untuk wilayah Sumbar yang bisa bertahan tiga sampai empat bulan kedepan, selain ketersediaan terigu 17.360 kg serta 10 ribuan liter minyak goreng,” ucapnya.
Tommy menjelaskan juga Bulog juga mempunyai cadangan daging kerbau beku 11 ton yang bisa didistribusikan ke pasar.
“Kami mengetahui, masyarakat Sumbar tidak tertarik akan daging kerbau beku dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Walau bagaimanapun, kami mempunya stock daging kwrbau beku sebanyak 11 ton yang bisa didistribusikan ke masyarakat,” tambahnya.
Tommy menjelaskan juga, hingga saat ini Pemko belum ada melakukan permintaan beras ke Bulog dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Untuk diketahui, walikota dan bupati mempunyai jatah cadangan beras pemerintah (CBP) 100 ton beras per tahun. Agam, Padangpanjang, telah mengambil dan Padang belum.
Tommy menjelaskan juga Bulog yang merupakan bahagian dari perusahaan BUMN di Sumbar, turut berkontribusi membantu pemerintah dalam memerangi Covid-19 ini.
“Dengan dikoordinasi oleh PT.KAI Divre II, kami yang tergabung dalam perusahaan BUMN yang ada di Sumbar telah membantu pemprov dalam bentuk APD Rp400 juta. Sumbangan ini akan terus dilanjutkan,” tutupnya.
Kawal Pembagian Beras agar Tepat Sasaran
 |
| Wakil Walikota Hendri Septa memberikan paket sembako secara simbolis kepada Camat Bungus, untuk kemudian disalurkan ke warga. (humas) |
Senada dengan DPRD Padang, Wakil Walikota Hendri Septa juga berharap jajaran Polsek dan Koramil untuk mengawal pembagian beras agar tepat sasaran sekaligus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Hal itu disampaikan Wawako saat menyerahkan secara simbolis bantuan beras kepada warga terdampak wabah Corona yang diterima Camat Bungus/Teluk Kabung, M. Latif di kantor camat setempat, Senin (4/5/2020).
Wawako menyebut bantuan beras tersebut bersumber dari bantuan zakat dari donasi amil zakat se-Kota Padang melalui lembaga amil zakat. Bantuan tersebut serentak dilakukan Senin (4/5/2020) di 11 kantor Camat.
“Kebetulan kami menyerahkan secara simbolis di sini,” kata Wawako yang dalam kesempatan itu didampingi juga oleh Siril Firdaus dari Baznas, Kapolsek, Danramil dan jajaran lainnya.
