 |
| Plt. Kakan Kesbangpol Solok Selatan, Suwirman, melaporkan kegiatan FKUB, yang dipimpin Asisten I Fidel Efendi, dihadiri unsur Forkopimda, di aula Tangsi Ampek. (ist) |
mjnews.id – Di masa tatanan normal baru pendemi Covid-19, ternyata masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya mengikuti aturan protokoler kesehatan saat pelaksanaan ibadah. Selain itu, ada juga masyarakat yang tidak memahami atas penerapan protokol kesehatan tersebut. Ironisnya, ada pula upaya untuk mempolitisasinya.
Plt. Kakan Kesbangpol Suwirman, Senin (20/7/2020), menyebutkan, persoalan itu menjadi salah satu kesimpulan dari Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Solsel yang dilaksanakan di Aula Tangsi Ampek kantor bupati, akhir pekan lalu.
Kegiatan FKUB yang dipimpin Asisten I H. Fidel Efendi itu, dihadiri Penasehat dan Pengurus FKUB, di antaranya unsur dari Kementerian Agama, Kejaksaan, Polres, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Bundo Kanduang.
Fidel mengingatkan FKUB agar memperhatikan beberapa kebijakan/keputusan pemerintah yang dipolitisasi menjadi isu keagamaan, seperti penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun ini dan RUU HIP.
Ia juga menjelaskan, FKUB memiliki tugas melakukan dialog antara umat beragama, menjaring aspirasi dari semua dialog dan meneruskan aspirasi tersebut kepada pengambil kebijakan serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.
Terkait aktivitas kelompok masyarakat yang menganut paham/ aliran tertentu, tetap dilakukan monitoring dan diawasi, dengan berkoordinasi dengan tokoh agama. Bahkan diharapkan juga untuk diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kilafiyah dalam beribadah dan aliran yang menyimpang serta kelompok masyarakat yang mengikuti paham tertentu dan ormas keagamaan.
“Untuk hal ini, sudah tentu sangat diharapkan peran tokoh agama dan penyuluh agama dalam menyampaikan pada masyarakat,” ungkap Suwirman. (edi)
