 |
| Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Padang Tentang Perubahan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2020, di aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah. (Humas Pemko Padang) |
mjnews.id – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Padang 2020 dari belanja tidak terduga mengalami peningkatan. Anggaran belanja tidak terduga semula dialokasikan Rp4 miliar meningkat menjadi Rp172 miliar lebih.
Anggaran tersebut berasal dari penyesuaian/pengurangan pendapatan daerah dan refokusing anggaran belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja langsung SKPD.
Hal itu disampaikan Sekdako, Amasrul saat membuka Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Padang tentang Perubahan APBD Padang 2020, di aula Bagindo Aziz Chan, Balaikota, Aie Pacah, Minggu (23/8/2020).
Dijelaskannya, prioritas anggaran belanja daerah dari belanja tidak terduga ini dialokasikan untuk pembiayaan penanganan kesehatan, pemulihan dampak ekonomi dan penyediaan jaminan sosial masyarakat berupa bantuan sosial tunai akibat pandemi Covid-19.
“Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020, telah mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Padang sekitar 25 persen dari target 2020. Oleh sebab itu kita perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kembali penghasilan daerah,” ungkap Amasrul.
Melalui pengalokasian anggaran ini diharapkan dapat menunjang pelaksanaan Pola Hidup Baru (New Normal) dalam sektor pendidikan, perdagangan, pelayanan pemerintah, fasilitas umum, pariwisata dan tempat ibadah, mengoptimalkan layanan kesehatan, pelayanan publik dan percepatan pemulihan ekonomi di Padang.
“Di samping itu juga dapat memberikan dukungan bagi pelaku UMKM, peningkatan lapangan pekerjaan pasca Covid-19 dan memberikan fasilitas serta kemudahan berusaha dan stimulus investasi bagi stakholder terkait,” harap Sekda.
Sementara itu, terkait sosialisasi Ranperda tentang Perubahan APBD Padang 2020 ini, Kepala BPKAD Budi Payan mengatakan, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) bersama DPRD, Ranperda tersebut terlebih dahulu mesti disosialisasikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD.
“Sosialisasi ini bersifat untuk memberikan informasi terkait proses penyusunan perencanaan dan penganggaran perubahan APBD tahun anggaran direncanakan sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat peraturan, efektif, efisien, ekonomis, bertanggungjawab, transparan dan bermanfaat bagi masyarakat dapat terwujud,” kata dia.
Tujuannya, lanjut Budi, sebagai upaya meningkatkan good governance dan clean government.
Sosialisasi ini diikuti dan dihadiri semua pimpinan OPD di lingkup Pemko, pimpinan DPRD, Camat dan unsur lembaga/organisasi masyarakat yang ada di Kota Padang. Sebagai narasumber Sekda Amasrul dan Kepala BPKAD Budi Payan.
(eds)
