 |
| Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Hj. Etna Estelita |
mjnews.id – BKKBN Sumatera Barat (Sumbar) sukses meraih juara umum tingkat nasional ADPIN Award 2020. Selain itu, juga sukses membawa pulang juara I kategori gebyar KIE ADPIN Award 2020, juara II kategori Aksi Mitra ADPIN Award 2020, juara II grup III (jumlah PUS 500-000 S/D 1.000.000) inovasi gerakan cegah putus pakai kontrasepsi pada masa pandemi covid 19 tahun 2020, juara harapan II tingkat nasional inovasi gerakan cegah putus pakai kontrasepsi pada masa pandemi covid 19 tahun 2020, dan lingkungan kantor terbaik pada Sestama Awards 2019.
Atas prestasi ini, Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Hj. Etna Estelita sangat bersyukur dan berharap menjadi pendorong semangat semua unsur di BKKBN Sumbar, agar menjadi lebih baik lagi di masa datang.
“Apa yang diraih sekarang minimal harus dipertahankan dan dengan semangat penuh ditingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang,” katanya, Minggu (30/8/2020).
Ia mengaku optimis akan menjadi lebih baik lagi, menjelang penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK). Penilaian ini merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) atau wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Proses pemabngunan zona integritas menuju WBK/WBBM merupakan tindak lanjut pencanangan zona integritas yang difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan public yang bersifat konkrit.
Tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah untuk mencegah korupsi, kolusi dan Nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan Publik. Dalam implementasinya adalah dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja dan mengadakan penyuluhan tentang inti grafitasi dan penanggulangan korupsi.
Sebagai langkah awal dicanangkannya suatu unit kerja dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah dengan pembuatan dan penandatanganan pakta integritas yang disaksikan oleh pihak pemangku kepentingan dan atau masyarakat, penanda tanganan ini merupakan tonggak awal dan merupakan indikator utama dalam penilaian.
Untuk menunjang kegiatan dimaksud peran masyarakat atau pemangku kepentingan diperlukan. Masyarakat diminta berpartisipasi aktif juga untuk melaksanakna pemantauan, penilaian dan memberikan masukan untuk perbaikan dalam hal mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi.
“Membuat kontrak kinerja yang jelas dan meng evaluasi pekerjaan yang telah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak kinerja dimaksud. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada pemangku kepentingan,” tambahnya.
Untuk dapat mewujudkan hasil sesuai dengan nilai yang telah ditentukan, maka berbagai sarana dan prasana serta berbagai action akan dilaksanakan melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
(eds)
