 |
| Bupati Merauke, Romanus Mbaraka. (jimmy) |
JAKARTA, MJNews.ID – Revisi Undang-Undang tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua sedang berjalan di DPR, berbagai tokoh Papua ikut menyampaikan masukan berbagai pendekatan untuk kemajuan Bumi Cenderawasih tersebut.
Salah satunya, Bupati Merauke, Romanus Mbaraka. Ia menilai stigma selama ini dialamatkan kepada Papua yang identik dengan chaos (kerusuhan), tentu tidaklah tepat.
“Jangan dibuat stigma chaos melulu. Mari kita membuat Papua ini menjadi bagian integral dari Indonesia,” kata Romanus saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “RUU Otsus Sejahterakan Rakyat Papua?” di Media Center Gedung Nusantara III di Kompleks Parlemen Sanayah, Jakarta, Rabu 9 Juni 2021.
Ditegaskan Romanus, orang Papua tidak memikirkan merdeka. Bahkan ia menggaransi prinsip itu sebab kini, yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah kesejahteraan, dan sudah dibuktikannya selama memimpin Merauke.
“Kebijakan saya menyekolahkan anak-anak Merauke di dunia, saya sedang dorong, contoh di bidang IT kedokteran enginering saya harus dorong. Isu begini harus didorong pada orang Papua, jadi dia akan mendunia,” paparnya.
Kebijakan Pemerintah Pusat selama ini, Romanus juga memiliki catatan khusus, yakni agar setiap kebijakan harus dikontrol dari atas sampai ke bawah. Ia lalu menyinggung program lumbung pangan na sional yang sebenarnya layak dibangun di Papua.
Untuk diketahui, lumbung pangan nasional baru difokuskan pemerintah di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Sementara Papua, NTT, Sumsel masih sebatas rencana.
“Dari Presiden masuk ke Kementerian Lembaga sampai ke eksekutor Bupati hingga kelembagaan daerah ini memang harus satu irama seperti paskibraka, ini baru bisa. Dan yang paling penting adalah pendekatan kesejahteraan,” urai Romanus.
“Kita gali untuk pengembangan pertanian, tetapi hari ini kebijakan Presiden sudah ada tetapi actionnya menjadi cada ngan lumbung pangan nasional sampai hari ini juga nol. Ini yang harus diclearance dengan baik,” sambung Romanus lagi.
Lebih lanjut, bagaimana dengan pendekatan keamanan yang selama ini digaungkan pemerintah? Romanus berpendapat, semua pejabat harus melihat Papua secara utuh. Menurut Romanus jika menggeneralisir masalah di Papua, sangatlah tidak rasional.
“Saya diskusi dengan Pangdam, Kapolda, kita ini kirim pasukan gede padahal untuk melawan warga negara. Kita mengirim serdadu kita yang terlatih ini dunia menertawakan kita kita harus melihat secara utuh, sehingga penanganan lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komite I DPD RI, Yorrys Raweyai mengatakan, mengenai Revisi UU Otsus Papua Nomor 21, semua pihak harus mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama, tentang lahirnya Otsus, mengingat ini bukan baru.
“Tetapi kita berbicara sudah 20 tahun, dari 2001 yang terproses akibat dari situasi extra ordinary di bangsa ini kita kenal dengan reformasi,” katanya.
(ery/eds)
