Mjnews.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada hari Jumat, 15 Maret 2024 malam membahas dua agenda penting, yaitu Penyampaian Penjelasan Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2023 dan Penyampaian Laporan Pokok-pokok Pikiran.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i didampingi Susi Narulita dan Mujib ini dihadiri oleh Bupati Blitar Rini Syarifah, perwakilan Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, sejumlah kepala OPD, dan anggota DPRD.
Bupati Rini Syarifah dalam paparannya menyampaikan berbagai capaian pembangunan di Kabupaten Blitar selama tahun 2023, termasuk tema dan prioritas pembangunan, pendapatan daerah, belanja daerah, capaian pembangunan, serta berbagai penghargaan dan prestasi yang diraih.
“Meskipun terdapat beberapa pencapaian, masih terdapat permasalahan yang harus segera diatasi dan diselesaikan bersama,” kata Bupati Rini. “Pemerintah Kabupaten Blitar membuka ruang selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan dan saran konstruktif guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.”
Wakil Ketua DPRD Muhammad Rifa’i menjelaskan bahwa DPRD akan segera membentuk Pansus untuk membahas LKPJ Bupati. “Pansus ini akan bekerja sampai awal April 2024,” kata Rifa’i.
Beberapa poin penting dari LKPJ Bupati Blitar Tahun 2023:
- Tema pembangunan: Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Daerah Berbasis Ekonomi Kreatif dan Agropolitan
- Prioritas pembangunan: Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan
- Pendapatan daerah: Rp 2,1 triliun
- Belanja daerah: Rp 2,3 triliun
- Capaian pembangunan:
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Menurunnya angka kemiskinan
- Meningkatnya kualitas infrastruktur
- Meningkatnya jumlah wisatawan
- Penghargaan dan prestasi:
- Penghargaan Adipura
- Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
- Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)
Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Blitar:
- Penguatan sektor ekonomi: Meningkatkan UMKM, mengembangkan pariwisata, dan meningkatkan kualitas SDM
- Peningkatan kualitas infrastruktur: Memperbaiki jalan, jembatan, dan irigasi
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan: Meningkatkan mutu pendidikan dan layanan kesehatan
- Peningkatan pelayanan publik: Mempermudah perizinan dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
Rapat Paripurna ini merupakan langkah penting dalam proses akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat.
(*)
