Pj Bupati Lampung Utara, Aswarodi mengatakan dirinya tak akan banyak tuntutan pada bawahannya.
Mengenai fasilitas, Ia akan mengutamakan fasilitas yang sudah disediakan Pemkab Lampung Utara.
“Ini mungkin salah satu penegasan, saya akan lebih mengutamakan fasilitas yang memang sudah ada. Mulai dari fasilitas personel ajudan, personel pengamanan, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Mengutamakan fasilitas yang memang sudah disiapkan,” ujarnya.
Terkait persoalan daerah, Ia juga akan memberikan perhatian pada pokok-pokok persoalan daerah seperti infrastruktur, pengembangan wilayah, perekonomian, hingga kesejahteraan masyarakat.
“Sesuai instruksi Gubernur kemarin, saya akan segera menyesuaikan diri dengan tugas dan kewajiban, yang telah diamanahkan. Memberikan perhatian pada pokok-pokok persoalan daerah, di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, ekonomi, sosial, hukum dan pemerintahan, serta lingkungan yang telah dicanangkan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah,” jelasnya.
Untuk persiapan Pilkada mendatang, dirinya juga akan memastikan dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada 2024 di Lampung Utara.
“Selain itu, dalam rangka jelang Pilkada 2024, Bapak gubernur meminta kepada saya, bersama-sama dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, untuk dapat memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan wakil kepala daerah tahun 2024 serta menjaga netralitas ASN,” imbuhnya.
“Karenanya nanti, kita akan bersama-sama mengawal, agar proses Pilkada di Kabupaten Lampung Utara ini, dapat dilaksanakan dengan baik dan kita semua dapat memposisikan diri secara netral. Untuk itu, saya berharap dukungan dari seluruh jajaran pemerintah daerah, kiranya dapat melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga, serta konsolidasi antar perangkat daerah,” kata Aswarodi.
“Kita juga harus dapat menjaga kondisi fisikal daerah, karena dengan kondisi yang aman, maka keberlangsungan roda pembangunan juga, akan dapat terselenggara dengan lancar efektif dan optimal,” pintanya.
Ia juga meminta untuk bisa meminimalisir terjadinya konflik sosial serta minimalisir peningkatan angka kriminalitas yang akan berpengaruh pada citra Lampung Utara hingga di tingkat pusat.
(*)
