 |
| Wakil Bupati Tanah Datar,Richi Aprian saat audiensi di Kemenkopolhukam di ruang rapat Nakula, Jakarta, Jumat 24 April 2021. (humas) |
MJNews.id – Pemancar Radio YBJ 6 ikut berkontribusi besar dalam menyampaikan informasi kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada ditandai berjalannya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).
PDRI dibentuk di Sumatera Barat di bawah pimpinan Syafrudin Prawiranegara yang saat itu menjabat Menteri Kemakmuran RI akibat ibu kota Yogyakarta dikuasai Belanda dan ditangkapnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta serta beberapa menteri yang kemudian dikenal sebagai Agresi Belanda II.
Terkait dengan itu, penjajah Belanda menganggap peran pemancar Radio YBJ 6 sangat vital makanya harus dimusnahkan.
Dikomandoi oleh Mayor DS Ardiwinata, Radio YBJ 6 harus dibawa bergerak dari Bukittinggi menuju Halaban untuk menghindari kejaran tentara Belanda waktu itu.
Pada akhirnya Radio YBJ 6 diinapkan selama tiga bulan di rumah Inyiak Soma di Lareh Aia Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dan dari sanalah Radio YBJ6 kembali mengudara membuktikan Indonesia masih ada.
Singkat cerita, Sudarsono dan AA Maramis yang sedang ikut konferensi Asia Afrika di New Delhi menerima kabar dari Radio YBJ 6 kondisi Indonesia yang masih negara berdaulat hingga disuarakan kembali keberadaan Indonesia kepada PBB.
Untuk itu, di Tanah Datar sendiri, ulas Wabup Tanah Datar, Richi Aprian, selalu memperingati Hari Bela Negara setiap tahunnya tanggal 19 Desember menandai terbentuknya PDRI di Monumen Radio YBJ 6 di Lareh Aia, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara.
Begitulah sedikit cerita disampaikan Wakil Bupati saat audiensi di Kemenkopolhukam yang disambut secara langsung Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Janedjri M. Gaffar di ruang rapat Nakula, Jakarta, Jumat 24 April 2021.
Dari dasar cerita itulah, Wabup Richi Aprian menyampaikan Radio YBJ 6 sudah pasti berada di Kabupaten Tanah Datar akan tetapi tidak masuk dalam daftar draft Inpres pembangunan monumen nasional PDRI.
“Kedatangan kami di sini bukan hanya sekedar memperjuangkan pembangunan Monumen Nasional PDRI tetapi meluruskan sejarah terkait Radio YBJ 6 ini, bagaimana eksistensinya yang berperan penting di masa kolonial Belanda sehingga kedaulatan RI dapat diakui dunia,” ujar Wabup Richi.
Pembangunan monumen nasional PDRI itu dianggap sangat penting bagi suatu daerah yang terlibat ke dalam sejarah ini. Bagaimana tidak, hal tersebut menyimbolkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia saat terjadinya kekosongan pemerintahan pada tahun 1948 sampai 1949.
“Sejarah telah mencatat tempat di mana Radio YBJ 6 disiarkan, yakni di Lareh Aia Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, mudah-mudahan usaha kita ini dapat diwujudkan dengan segera,” ujar Wabup Richi.
Senada dengan itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra yang menyampaikan pesannya melalui video singkat menyebutkan, dengan modal perjuangan Radio YBJ 6 yang lolos dari gempuran Belanda, jalur sejarah YBJ 6 dari Lima Puluh Kota, Halaban, Pauh Tinggi Tanjung Bonai, Bodi Balai Tangah dan akhirnya harus disembunyikan melalui Batang Sinamar menuju Lareh Aia tepatnya di rumah Inyiak Soma adalah sejarah yang tidak boleh dilupakan dan dihilangkan begitu saja.
“Peran pejuang di jalur sejarah PDRI ini harus kita wariskan kepada generasi muda seluruh Indonesia, dengan sejarah maka nasionalisme anak bangsa ini akan menggelora sebagai semangat cinta Tanah Air. Untuk itu kami berharap semua pihak untuk melihat utuh sejarah PDRI ini dan tentunya kita jadikan kawasan jalur sejarah PDRI sebagai bagian utuh wisata sejarah bangsa ke depannya,” ungkap Bupati.
Sementara itu, Deputi VI Bidang Kesatuan Bangsa Janedjri M. Gaffar mengatakan, menyangkut permasalahan tersebut dapat diterima, dipertimbangkan dan ditelaah secara terperinci sehingga menemukan titik terangnya.
“Dari cerita versi Kabupaten Tanah Datar terkait perjuangan PDRI di masa itu telah kami terima, kita akan mendengar versi lainnya dari berbagai sumber, untuk nantinya menjadi bahan diskusi melalui FGD yang melibatkan para ahli, guna mencari solusi atas permasalahan ini,” ujar Janedjri M. Gaffar.
Janedjri M. Gaffar menambahkan banyak hal yang dilakukan secara bersama tidak hanya kontruksi sejarah yang mampu membangkitkan rasa nasionalisme.
“Intinya bersama mengambil tangung jawab menumbuhkan rasa nasionalisme untuk generasi yang akan datang, mudah-mudahan apa yang kita semua inginkan terwujud,” ujar Janedjri M. Gaffar.
Hadir pada saat itu Sekretaris Deputi VI Kesatuan Bangsa Brigjen Polisi Laksana, M.Hum, Kabid Asisten Deputi VI Kesatuan Bangsa Kolonel Marinir Guslin, Kepala Kesbangpol Tanah Datar, Irwan, Kepala Dinas Pendidikan Tanah Datar, Riswandi, Kabid Kebudayaan Abrar Mukhlis dan Wali Nagari Lubuak Jantan, Mukhlis.
(hms/ben)
