 |
| Wakil Ketua Komisi II DPD RI, Senator Hasan Basri. |
MJNews.id – Pada Kamis 6 Mei 2021, telah berlangung kegiatan Sidang Paripurna DPD RI ke-11 yang dilaksanakan secara luring maupun daring. Masa sidang ini, Wakil Ketua Komisi II, Senator Hasan Basri, S.E., M.H. menyoroti dan meminta tanggapan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia terkait kedatangan 85 Warga Negara China dengan pesawat China Southern Airlines yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa, 4 Mei 2021.
“Saat ini kita diwajibkan untuk melakukan pembatasan yang dituangkan melalui SE Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021, sementara WNA diizinkan masuk ke Indonesia. Mengenai penanganan sebagai pelindung, negara wajib hadir untuk memberikan kesejahteraan umum dan melindungi warga negaranya. Penyebaran virus Covid-19 tidak hanya merugikan materil tetapi menimbulkan korban jiwa. Seharusnya jika didalam negeri saja dibatasi maka WNA yang masuk ke Indonesia dibatasi sesuai dengan SE Dirjen Imigrasi Kemenkumham. Oleh karenanya Saya meminta agar kejadian tersebut tidak terulang kembali,” ujar Senator Hasan Basri.
Melalui Sidang Paripurna DPD RI Ke-11, Senator Hasan Basri pun setuju dengan arahan dari Pimpinan Sidang Paripurna DPD RI, untuk memanggil pihak-pihak terkait terhadap penyelewengan penggunaan antigen.
“Pemerintah harus besikap dan memberikan sanksi yang tegas dalam mengikapi kasus ini, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Perlu adanya manajemen lebih lanjut mengenai pengawasannya dan pengendalian peralatan-peralatan di lapangan. Termasuk soal penggunaan Genose yang harus berlaku disemua tempat di Indonesia, ini produk anak negeri wajib kita dukung,” ujarnya.
Pandemi covid-19 saat ini sedang mendekonstruksi berbagai dimensi kehidupan, terutama sektor kesehatan dan ekonomi. Untuk itu bangsa ini membutuhkan generasi unggul yang mampu menjadi problem solver dan dapat menjadi pemecah kebuntuan berbagai sektor kehidupan yang stagnan bahkan mengalami kemunduran.
“Jangan karena sudah test genose di kereta kemudian tidak dapat lagi digunakan di Bandara. Olehnya dalam agenda masa sidang 11 ini kami juga akan memanggil menteri perhubungan dan pihak lain yang terkait,” katanya.
(rls/eds
