Berita

Bansos Salah Sasaran, Ada Pejabat Eselon I Masuk Daftar Penerima

90
×

Bansos Salah Sasaran, Ada Pejabat Eselon I Masuk Daftar Penerima

Sebarkan artikel ini
Bansos Salah Sasaran, Ada Pejabat Eselon I Masuk Daftar Penerima
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa.
mjnews.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa membeberkan permasalahan penyaluran bantuan sosial (bansos) di lapangan. Salah satunya penerima bansos salah sasaran.
Dia mencontohkan pejabat eselon I di Bappenas ada yang masuk daftar penerima bansos. 
“Di kantor saya eselon I dapat. Bayangkan gitu, karena mungkin yang dipakai data yang lama. Bukan Kementerian Sosial yang salah, bukan dia (penerima) juga yang salah. Waktu pemutakhiran tahun berapa diambil dan diambil di KK-nya itu untuk Jakarta, kan aneh bin ajaib,” kata dia dalam rapat kerja gabungan dengan Komisi VIII di Gedung DPR RI, Rabu (1/7/2020).
Lebih lanjut Suharso mengatakan ada juga orang kaya di Jakarta yang ‘dipaksa’ menerima bansos karena permasalahan data tersebut.
“Karena kami juga ada di lapangan, kami backup data di lapangan. Apa yang terjadi kita tahu persis, misalnya ada orang-orang yang mampu, rumahnya gedongan di Jakarta tapi dipaksa harus menerima,” sebutnya.
Dia pun menjelaskan bahwa pemerintah melakukan perbaikan data-data tersebut dan saat ini sedang berjalan.
“Jadi kita merasakan itu, kita melihat itu, bukan kita tanpa melihatnya. Jadi soal verifikasi, validasi itu sedang berproses sampai hari ini. Karena itulah ada program perbaikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk tahun 2021,” tambahnya.
Soal Reshuffle Kabinet
Presiden Joko Widodo (Jokowoi) sempat mengeluarkan ancaman reshuffle kabinet. Pernyataan itu disampaikan Jokowi beberapa waktu lalu karena tidak puas dengan kinerja kabinet belakangan ini.
Ketika diminta pandangan para menteri terkait ancaman reshuffle tersebut, Suharso mengatakan, reshuffle kabinet merupakan kewenangan presiden.
“Itu wilayah, wilayah kewenangan Presiden. Saya kira saya nggak mau masuk ke situ,” kata dia.
Saat ditanya kembali apakah Bappenas akan menggenjot kinerja pasca Presiden memberi ancaman kepada para pembantunya di pemerintahan, Suharso tak mau berkomentar. “Saya tidak dalam posisi untuk menjawab pertanyaan anda itu,” tambahnya. (*/zul)

Kami Hadir di Google News