 |
| Salah satu titik banjir di jalan raya depan Kantor Dinas PUPR Pasaman Barat. Kalau sudah turun hujan, lokasi ini akan tergenang. Persoalan ini sudah menahun, begitu pula di sejumlah titik di tempat lain. (ist) |
mjnews.id – Sejumlah titik jalan raya di kawasan perkantoran Pemda Pasaman Barat dan pemukiman penduduk, selalu tergenang banjir bila hujan lebat turun. Kondisi tersebut dibiarkan saja, sudah bertahun-tahun lamanya.
Hingga sekarang belum ada perbaikan. Kecelakaan pun sering terjadi di lokasi tersebut.
Adapun sejumlah titik itu seperti jalan raya di depan kantor Dinas PUPR dan jalan raya depan kantor bupati. Juga di persimpangan empat Pasaman Baru, bundaran Simpang Empat, Simpang Bandarejo dan sejumlah lokasi lainnya.
“Kalau sudah hujan, jalan di depan kantor bupati saja tergenang air. Itu di depan kantor Dinas PUPR dan Simpang Bandarejo dan Simpang Pasaman Baru apalagi. Tapi dibiarkan saja oleh pemerintah,” kata Fadli, alah seorang warga Simpang Empat.
Katanya, kondisi itu sudah bertahun-tahun lamanya. Belum ada sedikitpun perbaikan yang dilakukan dinas terkait. “Dinas yang mengurusi persolan itu, di depan kantornya saja banjir. Mereka seolah-olah tutup mata saja,” ujarnya.
Warga Simpang Bandarejo, Jhon juga mengeluhkan hal yang sama. Setiap hujan turun, jalan raya digenangi air. Drainase jalan tidak berfungsi, sehingga tidak ada pembuangan air hujan, sehingga menggenangi badan jalan.
“Kita berharap ada perbaikan, apalagi lokasi ini di depan sekolah dan di persimpangan. Sering terjadi kecelakaan karena genangan air itu,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pasaman Barat, Idenvi Susanto sangat menyayangkan kondisi banjir dan genangan air dekat kantor pemerintahan tersebut.
“Waktu ke waktu dan setiap hujan masyarakat selalu menikmati banjir. Sangat miris kita melihatnya,” katanya.
Menurutnya, kasihan masyarakat, seolah-olah tidak ada diperhatikan untuk pembangunan.
Selain membuat warga menikmati banjir, genangan air sampai ke jalanan juga sangat membahayakan pengendara yang melalui jalan itu.
“Ini menjadi catatan kita semua, dalam perkotaan saja tidak diperhatikan apalagi daerah yang jauh,” tegasnya.
Ia berharap kedepannya persoalan ini menjadi perhatian terutama pengambil kebijakan.
“Hadirlah di tengah masyarakat dan buatkan drainase kota yang terintegrasi sehingga tidak banjir setiap hujan. Pembenahan kota Simpang Empat harus jelas dan tuntas demi masyarakat,” harapnya.
Ia menambahkan, jika memang ada kewenangan provinsi dalam penanganan drainase tentu tugas Pemkab Pasaman Barat yang melakukan lobi dan koordinasi ke pihak yang berwenang di Pemprov Sumbar.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Pasaman Barat, Febrianto saat dikonfirmasi mengakui setiap hujan terjadi genangan air sampai ke rumah warga dan jalan.
Ia menjelaskan, khusus dekat kantor Dinas PUPR merupakan kewenangan Pemkab Pasaman Barat namun selalu terkendala dengan pembebasan lahan ganti rugi untuk dibuatkan drainase yang layak.
“Sudah berulang kali kita coba dengan melibatkan jorong dan walinagari namun terkendala persoalan harga ganti rugi tanah,” katanya.
Untuk sementara pengananan dengan membuat resapan air di lokasi itu. Biasanya air cuma sebentar tergenang dan setelah itu kembali surut.
(dik/win)
