 |
| Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar, Adrian Tuswandi saat mendatangi Kantor PPID Kota Pariaman. (ist) |
MJNews.id – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sekaligus Kadiskominfo Pemko Pariaman Hendri siap dukung workshop Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk Pemerintahan Desa sebutan nagari di Pariaman.
“Semangat workshop dan output-nya membuat kami selaku PPID Utama mendukung kegiatan yang dilaksanakan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) dengan rekomendasi PMD dan Komisi Informasi (KI) Sumbar,” ujar Hendri saat menerima Wakil Ketua KI Sumbar Adrian bersama Panitia Workshop FJKIP, Senin (8/2) di ruang kerjanya.
Menurut Hendri pengelolaan informasi publik pemerintahan desa di masa pandemi ini mesti berbasis online atau website.
“Materi workshop yang dilaksanakan dua hari dan narasumber yang mumpuni tentu bisa membuat PPID Desa di Pariaman mengaplikasikan keterbukaan informasi publik secara nyata,” ujar PPID Utama yang di Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020 berhasil jadikan Pemko Pariaman sebagai badan publik informatif.
“Informatif pada 2020 penilaian KI Sumbar merupakan kerja keras dan bersama jajaran PPID Utama dan PPID Pembantu di Pemko Pariaman. Tidak kalah pentingnya political will Walikota, Pak Genius Umar,” ujar Hendri didampingi Kabid IKP Diskominfo Pariaman Eka Putra.
Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi mengapresiasi Pemko Pariaman menjadi informatif.
“Semula tidak diperhitungkan, tapi sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik, Pak Hendri mampu meraih great tertinggi penilaian keterbukaan informasi yaitu informatif,” ujar Adrian didampingi Panitia Workshop Ade Suharmansyah dan Mona Sisca.
Mona Sisca berharap Pemko Pariaman dapat sebanyak-banyaknya mengutus Kepala Desa atau operator desanya ikut workshop KIP berbasiskan digital dan jurnalisme online.
“Semoga Pak Hendri bisa menyampaikan harapan kami ke Walikota Pak Genius Umar,”ujar Mona.
Ade.juga menegaskan workshop sarat skill dilaksanakan FJKIP, angkatan pertama pada 5-7 Maret 2021.
“Selain materi juga ada aplikasi dan sertifikat bagi peserta dinilai narasumber mampu mengelola informasi publik,” ujar Ade.
(bim)
