InfrastrukturSumatera Barat

Dari diskusi JPS, Tol Padang – Pekanbaru Kurang Sosialisasi

95
×

Dari diskusi JPS, Tol Padang – Pekanbaru Kurang Sosialisasi

Sebarkan artikel ini
Jaringan Pemred Sumbar Adakan Diskusi

MJNews.id – Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, Riau terus dikerjakan. Tol itu diharapkan mampu menjawab segala persoalan ekonomi di kedua daerah. Hingga hari ini, pengerjaan jalan bebas hambatan itu masih saja menimbulkan riak-riak masalah di masyarakat, terutama yang lahan mereka terkena dampak dari pembangunan tersebut.

Terkait itu, para pemimpin redaksi berbagai media di Sumatera Barat yang tergabung dalam Jaringan Pemred Sumbar membawa berbagai persoalan tersebut ke sebuah forum diskusi, Kamis (26/2/2021).

Diskusi yang dilangsungkan di Hotel Grand Zuri Padang itu menghadirkan sejumlah tokoh berkompeten, yakni Mahyeldi selaku Gubernur Sumbar yang baru saja dilantik, Defi Adrian (Kapro PT Hutama Karya Infrastruktur), HM. Nurnas (DPRD Sumbar), Prof. Werry Darta Taifur (Guru Besar Fakultas Ekonomi Unand), Dr. Asrinaldi (Ketua Program Doktor Prodi Kebijakan Unand) dan Sengaja Budi Syukur (Ketua Dewan Pembina Kadin Sumbar) dengan moderator Ilham Adelano Azre dari FISIP Unand.

Dalam diskusi yang bertema ‘Membangun Konektivitas Ekonomi Sumbar Melalui Jalan Tol’ tersebut semua pihak sepakat bahwa keberadaan jalan tol yang menghubungkan Sumbar, tepatnya dari Padang ke Pekanbaru itu sangat penting. Setidaknya dengan keberadaan jalan tol dimaksud waktu tempuh dan biaya bisa dipangkas. Komoditas pertanian dan perikanan yang dibawa dari Sumbar ke Riau tetap dalam keadaan segar, sehingga mutu terjamin.

Adanya persoalan yang muncul sejak pembangunan dimulai adalah sebagai akibat kurangnya sosialisasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, terutama para pemilik lahan. “Pada dasarnya masyarakat mendukung pembangunan jalan tol itu, hanya saja dari awal mereka kurang dilibatkan,” kata Asrinaldi.

Akibat kurangnya sosialisasi, sehingga timbul keraguan di tengah masyarakat, akhirnya menjadi polemik. “Masyarakat merasa menjadi alat pihak tertentu dalam proyek ini, karena sosialisasi tidak sampai langsung pada mereka,” sebut Asrinaldi.

Hal yang sama disampaikan Anggota DPRD Sumbar, HM. Nurnas, bahwa masyarakat sangat mendukung kebedaraan jalan tol dimaksud. “Jika ada persoalan, semuanya bisa diselesaikan. Tidak ada kusuik nan indak salasai,” kata dia.

Kunci penyelesaian mangkraknya proyek pembangunan jalan tol tersebut menurut Nurnas adalah komunikasi. Selagi tidak ada komunikasi yang dibangun timbal balik, makaka mangkrak jalan tol itu akan kian menahun. “Pola komunikasi orang minang itu banyak. Ada namanya baiyo-batido, atau diajak bermusyawarah dan meng-kita-kan diri,” katanya.

Tak jauh beda dengan Nurnas, Prof. Werry Darta Taifur mengatakan jika perkembangan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru masih seperti sekarang juga, maka efek jangka panjangnya pertumbuhan ekonomi Sumbar akan jauh tertinggal.

“Kalau kita masih seperti ini juga dalam perkembangan pembangunan jalan tol, maka kita akan jauh tertinggal. Pertumbuhan ekonomi sumbar akan cenderung menurun, kalau tidak ada terobosan baik arus distribusi maupun sektor lainnya,” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi Unand itu.

Defi Adrian dari PT Hutama Karya Infrastruktur mengakui progres pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru itu lebih lambat, bahkan paling lambat dibanding ruas jalan tol lain di Sumatera. “Meskipun begitu, saat ini 98 persen pembebasan lahan hampir selesai. Menunggu tim apraisal membayar ganti ruginya,” katanya.

Sebenarnya, lanjut Defi, masyarakat tidak masalah dengan pembangunan tol ini. Hanya saja informasi yang mereka dapatkan tidak jelas dan simpang siur. “Melalui pendekatan dan diskusi yang kita lakukan bersama masyarakat, lahan yang belum yang dibebaskan pun bisa kita kerjakan,” tuturnya.

Menjawab persoalan-persoalan yang terjadi dalam proses pembangunan jalan tol ini, Defi meminta adanya posko informasi bersama tim pengadaan tanah. Posko bersama ini terdiri dari BPN, Dinas PU, pemerintah nagari dan jorong/korong.

Ia berharap semua pihak mendukung pembangunan tersebut. Karena dengan adanya jalan tol akan memperpendek jarak dan waktu antara Sumbar dan Riau.

Apa yang dikemukakan Defi Adrian itu dibenarkan Sengaja Budi Syukur. Menurut dia, waktu tempuh Padang-Pekanbaru bagi truk selama ini paling cepat 12 jam. Kondisi demikian mengakibatkan sayuran atau ikan yang dibawa tidak lagi segar sesampai di Pekanbaru.

Menurut dia, bagi pengusaha logistik tol sangat memberikan kemudahan, karena jarak tempuh dekat bisa ditempuh tiga jam. “Arus barang logistik makin lancar dan pasokan barang untuk kebutuhan Riau dengan adanya tol tidak akan pernah putus lagi,” ujar dia.

Gubernur Sumbar terpilih yang baru saja dilantik Presiden kemarin sebelumnya mengatakan akan berupaya keras agar pembangunan jalan tol Sumbar-Riau itu lancar dan selesai sesuai rencana.

Diskusi bulanan kemarin diikuti oleh seluruh anggota JPS, baik cetak, elektronik maupun online.

(sp/eds)

Kami Hadir di Google News