MJNews.id – Mahyeldi dan Audy Joinaldy menjadi gubernur dan wakil gubernur (wagub) pada periode ini hanya selama 3,5 tahun. Periode kepemimpinan ini dinilai paling berat oleh DPRD Sumbar karena masa jabatan yang lebih singkat, padahal target banyak. Belum lagi penanganan pandemi serta pemulihan pasca pandemi yang harus dioptimalkan.
“Untuk itu kami berharap gubernur dan Wagub bisa berfokus pada program yang prioritas,” ujar Ketua DPRD Sumbar, Supardi, saat rapat paripurna, Jumat 12 Maret 2021, di gedung dewan.
Supardi mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, masa jabatan gubernur dan Wagub Sumbar hasil pilkada 2020 hanya 3,5 tahun. Pada tahun 2024 pilkada pemilihan gubernur dan Wagub akan dilakukan kembali.
Dalam waktu 3,5 tahun itu banyak tantangan harus diselesaikan. Terutama visi dan misi yang akan dijabarkan pewujudannya dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Selain itu harus pula memperhatikan target rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang juga akhir masa periodenya jatuh pada masa kepemimpinan Mahyeldi-Audy.
“Jadi istilahnya ada dua target ganda yang harus diselesaikan bersamaan dalam jangka waktu kepemimpinan 3,5 tahun,” ujarnya.
Dia mengatakan menjadi gubernur dan Wagub pada masa akhir periodesasi RPJPD bukanlah hal yang mudah, justru merupakan periodesasi yang paling berat. Disamping kewajibannya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah, gubernur dan Wagub juga dihadang oleh permasalahan yang sudah ada di awal masa kepemimpinan.
Beberapa permasalahan, selain terkait penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, di antaranya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang juga telah meningkat. Kemudian memajukan sektor pariwisata sebagai unggulan daerah, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, meningkatkan daya saing daerah serta meningkatkan profesionalitas birokrasi pemerintahan daerah.
Kemudian ada pula permasalahan tol Sumbar-Riau yang dinilai DPRD seharusnya tidak terjadi jika gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mampu mengendalikan manajemen pemerintahan daerah di Sumbar. Selain ada pula pembangunan main stadium yang dilakukan tanpa perencanaan matang.
“Untuk menyelesaikan banyaknya permasalahan itu gubernur dan Wagub harus punya arah kebijakan dan strategi yang jelas. Kami tidak butuh janji-janji manis dan kebanggaan dengan penghargaan-penghargaan. Kami butuh terobosan, sinergitas dan komitmen yang jelas untuk menyelesaikan segala permasalahan,” tegas Supardi.
Namun, lanjut Supardi, keberhasilan dalam pemerintahan daerah tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada gubernur dan wagub saja, seluruh OPD dan juga DPRD akan mendukung kemajuan Sumbar sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. “Yang terpenting, dalam menghadapi banyaknya tantangan dan target itu haruslah dengan dukungan SDM yang berkompeten dan kebutuhan anggaran yang memadai,” ujarnya.
Pada rapat paripurna tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi menguraikan tentang program unggulan di berbagai sektor yang akan menjadi fokus perhatian. Baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan sebagainya.
“Mewujudkan visi dan misi kami sebagai gubernur dan wakil gubernur yaitu Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan, kami telah merancang sejumlah program unggulan di berbagai sektor,” kata Mahyeldi dalam pidato tersebut.
Dalam uraiannya, Mahyeldi memberikan perhatian besar kepada sektor pertanian, peternakan dan perikanan kelautan. Hal itu sesuai dengan potensi daerah di sektor tersebut cukup besar yang menurutnya membutuhkan penggarapan maksimal untuk menggenjot perekonomian masyarakat.
(nas)
