 |
| Ketua DPD APWI Sumbar, DR. Herita Dewi bersama pengurus lainnya berfoto bersama usai pelantikan. (ist) |
MJNews.id – Widyaiswara berperan strategis dalam peningkatan sumber daya manusia baik aparatur maupun non aparatur. Oleh sebab itu kehadiran Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (DPD APWI) Sumbar sangat penting menaungi Widyaiswara.
Hal itu ditegaskan Ketua Umum DPP APWI DR. Boediarso Teguh Widodo usai melantik dan mengukuhkan kepengurusan DPD APWI Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2025 bertempat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumatera Barat, Jumat 12 Maret 2021.
Kepengurusan tersebut dipimpin oleh Ketua DR. Herita Dewi dengan 95 orang anggota yang tersebar pada 10 lembaga pelatihan pemerintah pusat dan daerah yang ada di Sumatera Barat.
Kesepuluh lembaga pelatihan tersebut adalah Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Sumbar, Balai Kesehatan Olahraga dan Pelayanan Kesehatan Sumbar, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Sumbar, Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi Sumbar, Latihan dan Pengembangan BKKBN Perwakilan Sumbar, Balai Diklat Keagamaan Padang (Kemenag).
Lalu, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi (Kemendagri), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang, Balai Besar Pendidikan dan Latihan Kesejahteraan Sosial Regional I Sumatera (Kemensos), dan Balai Diklat Tambang Bawah Tanah Sawahlunto (Kemen ESDM).
Susunan kepengurusan DPD APWI Sumbar itu selain ketua diisi dengan Wakil Ketua Dr. Rahmedi Yonis M., Dr Agus Widiatmo, Sekretaris Dr. Des Indri Prihanthony, Dr Maihalfri dan Bendahara Dr. Khurnia Eva Nilasari, Desirizta Sari Steviani, Dr Rahmedi Yonis.
DR. Boediarso yang juga merupakan mantan Dirjen pada Kementerian Keuangan ini menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan proses perubahan peraturan perundangan terkait dengan fungsi dan peran Widyaiswara untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas Widyaiswara dalam melaksanakan tugasnya di bidang pendidikan, pengajaran dan pelatihan (dikjartih) baik bagi ASN maupun non ASN.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat Ny. Hj. Harneli Mahyeldi, Direktur IPDN Bukittinggi DR. Tun Huseno, para kepala OPD dan lembaga pelatihan pemerintah yang ada di Sumatera Barat serta tamu undangan lainnya.
Boediarso mengatakan, untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara yang berdaya saing global peran Widyaiswara yang sangat strategis dalam mewujudkan Agile Bureaucracy. Untuk itu para Widyaiswara sebagai gurunya birokrasi tidak hanya mempunyai peran dan tugas dalam Dikjartih, evaluasi dan pengembangan pelatihan tetapi jauh dari itu untuk membangun rebranding profesionalitas widyaiswara. Kehadiran Ketua TP-PKK dan Direktur IPDN dalam pelantikan tadi membuktikan bahwa DPD APWI Sumbar siap bekerjasama dengan seluruh stakeholders komponen bangsa di Sumatera Barat dalam mewujudkan visi dan misi Sumbar saat ini yaitu Sumbar Madani yang Unggul dan Berkelanjutan.
Sumber daya manusia yang ada di APWI Sumbar yang terdiri dari para praktisi pelatihan dalam berbagai bidang displin ilmu terapan sangat siap untuk menjawab berbagai tantangan perubahan di era digital itu.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat diwakili oleh Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat DR. H. Jefrinal Arifin menegaskan, APWI sebagai wadah yang merupakan amanat dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), maka APWI mempunyai peran penting dalam upaya mewujudkan sasaran nasional Reformasi Birokrasi yaitu Aparatur Sipil Negara yang berkelas dunia atau World Class Bureacracy pada tahun 2025.
Dengan wadah ini diharapkan para widyaiswara dapat saling asah, saling asih dan saling asuh dalam upaya meningkatkan integritas dan profesionalisme sebagai gurunya para aparatur.
Wadah ini juga memungkinkan para widyaiswara untuk berperan lebih luas dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini senada dikatakan Ketua DPD APWI Provinsi Sumatera Barat yang baru dilantik, Herita Dewi widyaiswara sebagai insan aparatur pemerintah ikut bertanggung jawab untuk mengembangkannya melalui pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara profesional yang selaras dengan nilai moral dan etika bangsa.
Ditambahkannya, widyaiswara Indonesia sadar dan perlu bersatu dalam satu wadah organisasi profesi yang mandiri dan independen untuk ikut serta dalam pembangunan melalui organisasi APWI yang berlandasan Pancasila dan UUD RI tahun 1945.
(swl/eds)
