 |
| Wabup Pessel, Rudi Hariyansyah membuka Musrenbang RKPD Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan. (ist) |
MJNews.id – Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariyansyah mengatakan, Musrenbang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat secara menyeluruh, sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, sehingga dapat menghasilkan rumusan program dan kegiatan pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebagaimana diketahui, yang menjadi fokus pembangunan pada periode ini adalah pembangunan pendidikan, kesehatan dan pemulihan ekonomi dengan upaya peningkatan SDM, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Hal itu dikatakan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariyansyah pada pembukaan Musrenbang RKPD Tahun 2022 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan di aula Kantor KUA setempat, baru-baru ini.
Di sisi lain menurut wabup, pihaknya juga akan berjuang pada Rakor bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat terkait masalah banjir, karena usaha itu pada tahun sebelumnya untuk mengatasi luapan air sungai di beberapa titik, masih belum optimal.
“Karena APBD kita tidak mencukupi melaksanakan kegiatan itu, kita akan mengusulkan normalisasi sungai ini melalui program PEM (Pemulihan Ekonomi Nasional) pada Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI,” tambahnya.
Pada penutup sambutannya Wakil Bupati Rudi Hariyansyah berpesan pada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan keharmonisan di masyarakat.
“Mari satukan energi kita untuk mewujudkan pembangunan Pesisir Selatan yang lebih sejahtera, maju dan bermartabat,” tutup Rudi.
Sementara Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, Mar Alamsyah mengatakan, salah satu prioritas utama dalam Musrenbang adalah penanganan bencana di wilayah ini yakni normalisasi Batang Tapan.
“Kami memandang normalisasi ini sangat dibutuhkan, agar kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman banjir ketika musim hujan datang dapat diatasi,” ungkapnya.
Hal senada juga dikatakan perwakilan tokoh masyarakat wilayah ini, Hardianto yang juga Anggota DPRD Pesisir Selatan Dapil V. Menurutnya, pihak pemerintah kabupaten harus melobi pemerintah provinsi dan pusat, karena memang normalisasi sungai itu sangat dibutuhkan masyarakat Ranah Ampek Hulu.
“Kita bersama masyarakat siap membantu dan mendukung bagaimana normalisasi ini bisa terwujud di wilayah kita,” tambah Harianto.
Dialog dan presentasi usulan kegiatan pembangunan dilakukan peserta Musrenbang yang hadir, diantaranya Anggota DPRD Dapil V, sejumlah kepala perangkat daerah, Forkopimca, walinagari, PKK, MUI, KAN,tokoh masyarakat dan Tenaga Pendamping P3MD.
(myd)
