 |
| Acara Rapat Koordinasi (rakor) Pembentukan dan Penandatanganan Surat Keputusan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Pesisir Selatan serta Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia yang dibuka bupati diwakili Plh Sekda Pesisir Selatan, Emirda Ziswati. (ist) |
MJNews.id – Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan dan Penandatanganan Surat Keputusan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Pesisir Selatan serta Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, dibuka bupati diwakili Plh Sekda Pesisir Selatan, Emirda Ziswati, baru-baru ini di Painan.
Emirda Ziswati dalam sambutannya mengatakan, sejak tahun 2017 telah menerapkan transaksi non tunai untuk semua transaksi belanja daerah. Selain itu, pemkab juga sudah mulai ETPD bersama Bank Nagari dalam persiapan-persiapan Forum Group Discussion (FGD), persiapan sistem E-Retribusi Wisata, E-KIR, E-Parkir, serta transaksi non tunai QRIS UMKM, masjid dan lainnya.
Percepatan ETPD di Kabupaten Pesisir Selatan juga diikuti atas transaksi-transaksi pendapatan daerah meskipun hingga saat ini belum semua PAD mengimplementasikan ETPD. “Untuk itu, dengan dibentuknya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kabupaten Pesisir Selatan besar harapan kami, TP2DD dapat mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi di Kabupaten Pesisir Selatan,” katanya.
Selanjutnya, penerapan program digitalisasi transaksi daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat memicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Terlebih lagi dalam situasi pandemi yang sekarang sedang terjadi. Ketika banyak kebijakan yang sifatnya membatasi pertemuan fisik, pembayaran retribusi dan pembayaran pajak dengan teknologi digital dapat menunjang perolehan PAD, karena lebih cepat dan mudah serta transparansi. Dengan demikian PAD dapat terus membantu pemkab dalam mewujudkan pembangunan fasilitas-fasilitas umum serta aspirasi-aspirasi dari masyarakat.
Ditegaskan, Kabupaten Pesisir Selatan sangat mendukung terbentuknya TP2DD tersebut, dikarenakan sinergis dengan program Pesisir Selatan sebagai SMART CITY. Selain itu, Kabupaten Pesisir Selatan juga berkomitmen untuk mengimplementasikan transaksi elektronik bukan hanya dilingkungan pemkab saja, namun juga di sektor swasta seperti UMKM.
Apalagi program tersebut akan mendukung pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah dan inklusivitas ekonomi di Pesisir Selatan serta pemerataan kesejahteraan, dimana kemudahan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 6.800 unit. Percepatan dan perluasan digitalisasi berupa peningkatan pengetahuan digitalisasi, akses internet serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi bagi industri, khususnya bagi pelaku UMKM, akan mendorong UMKM untuk menjadi bisnis digital.
“Kami sangat berterimakasih kepada Bank Indonesia dan Bank Nagari sebagai fasilitator transaksi ini dapat segera bergerak. Kegiatan ini merupakan langkah awal, mudah-mudahan dengan terbentuknya TP2DD dapat mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan,” katanya.
Sementara Pemimpin Bank Nagari Cabang Painan, Heri Fitrianto mengatakan, kegiatan rakor itu diisi dengan pengantar dan pemaparan singkat Kepala Perwakilan BI Sumbar yang disampaikan oleh Wahyu Purnama A, terkait Perkembangan Perekonomian Sumbar dan Transaksi Non Tunai.
Pemaparan tentang Elektronifikasi Transaksi Pemda, QRIS dan TP2DD oleh Deputi Kepala Perwakilan BI, Iman Suriansyah Nurdin, pemaparan singkat Pemimpin Cabang Bank Nagari Painan terkait Potensi Perluasan ETP dan QRIS di Pesisir Selatan, diskusi/tanya jawab dan penyerahan souvenir. Pada kesempatan itu hadir Pemimpin Divisi Dana dan Treasury Bank Nagari Pusat, Roni Edrian.
(myd)
