 |
| Tujuh anggota Komite II DPD RI dan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah usai pertemuan di sela-sela kunjungan kerja ke Sumbar, di Kantor PUPR Sumbar, Senin 22 Maret 2021. (ist) |
MJNews.id – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menegaskan, semua persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan tol dari Padang hingga Sicincin selasai Juni mendatang. Sedangkan, dari Sicincin hingga Pangkalan sedang tahap komunikasi dengan masyarakat setempat.
Itu disampaikan Gubernur dihadapan tujuh orang anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang kunjungan kerja ke Sumbar, di Kantor PUPR, Senin 22 Maret 2021.
“Saya yakin tidak ada masyarakat yang tidak setuju pembangunan tol Sumbar – Pekanbaru. Kini tinggal komunikasikan antara pemerintah dan masyarakat,” ucap Mahyeldi.
Ia pun meminta dukungan semua pihak termasuk anggota dewan yang telah melakukan kunjungan melihat proses pembangunan tol Sumbar – Pekanbaru.
Memang salah satu tujuan dari tujuan anggota dewan Komite II, DPD RI selama tiga hari, 21 – 23 Maret di Sumbar adalah pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Provinsi Sumatera Barat. Seperti diketahui, banyaknya laporan masyarakat terhadap keresahan dan kekhawatiran tentang pembangunan jalan tol ini. Mereka melaporkan nasibnya ke Komnas HAM dan Ombudsman.
Menurut, mereka jalan ini dibangun di atas kawasan padat penduduk dan lahan produktif. Berdasarkan data terakhir Walhi Sumatera Barat tercatat lahan masyarakat sekitar 72 hektar di dalamnya terdapat sawah, ladang, dan sekitar 539 rumah dari 1.000 keluarga. Kemudian adanya dugaan mal-administrasi pada kasus-kasus seperti ini kerap terjadi karena pelaksana atau penyelenggara pelayanan publik abai akan layanan yang semestinya.
Sementara itu, PT Hutama Karya tetap melanjutkan pengerjaan jalan Tol Padang – Pekanbaru pada lahan yang sudah dibebaskan sebelumnya.
Dari total lahan sepanjang 36,6 kilometer yang dibutuhkan pembangunan tol, yang baru berhasil ditetapkan lokasinya baru sepanjang 4,2 kilometer. Sisanya masih terkendala dalam hal pembebasan lahan. Dalam membangun proyek Tol Padang – Sicincin perusahaan kerap kali dihadapkan kendala di lapangan.
Menanggapi pernyataan dari Gubernur Sumbar, Abdullah Puteh selaku Wakil Ketua Komite II menegaskan tidak ada persoalan terkait pembangunan tol ini. “Apa yang kami lihat di lapangan. Itu yang kami sampaikan dalam rapat mendatang,” tegas Mantan Gubernur Aceh ini.
Kedatangan Abdullah Puteh tidak sendiri. Ia ditemani anggota lainnya, Aji Mirni Mawardi, Dedi Iskandar Batubara, TGH Ibnu Khalil, Dharma Setiawan dan Edwin Pratama Putra. Dan sekretariat Komite II DPD RI, Hendri Jhon, Andar Kurniawati, Wahyu Haekal Sukmana, Arwan Kabul, Mirah Midadan (staf ahli komite II).
Kedatangan mereka disambut hangat Anggota DPD asal Sumbar, Emma Yohanna.
Pada kesempatan itu, senator cantik ini menegaskan dalam persoalan pembebasan lahan masyarakat dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semuanya. “Duduk bersama dengan masyarakat terkait pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan tol Sumbar – Pekanbaru,” jelas Emma Yohanna usai melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan tol tersebut.
Tak hanya itu, Anggota dewan juga meninjau pembangunan terminal baru Bandara Internasional Minangkabau sudah selesai Maret 2020, akan tetapi hingga saat ini belum dapat beroperasi. Rencana pembangunan Bandara Internasional Minangkabau tahap II meliputi Renovasi gedung existing yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Bandara menjadi 5,6 juta penumpang.
Kemudian terkait pengelolaan Pelabuhan Muaro dan kawasan Marina Kota Padang, PT Pelindo mengalami permasalahan lahan pada kegiatan pengerukan sungai dekat kawasan pemukiman. Dalam hal pemindahan nelayan dan kapal barang ke Bungus dan pemindahan nelayan ke Muaro Anai. Pemindahan nelayan dan kapal barang ke Bungus membutuhkan perumahan nelayan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp21 miliar. Sementara pemindahan nelayan ke Muaro Anai membutuhkan rehab dermaga, perumahan nelayan, pabrik es, cold storage, docking kapal, pertokoan, rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan dengan kebutuhan anggaran Rp89,130 M.
(lgo/eds)
