 |
| Rapat Koordinasi Kepegawaian dengan kabupaten/kota se-Sumbar, di Padang Convention Center, Hotel Inna Muara, Padang, Senin 5 April 2021. |
MJNews.id – Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Aministrasi serta untuk menyamakan persepsi tentang pengadaan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian dengan kabupaten/kota se-Sumbar, di Padang Convention Center, Hotel Inna Muara, Padang, Senin 5 April 2021.
Terdapat dua materi pokok yang dibahas dalam Rakor tersebut, yakni pertama, kebijakan terkait pengadaan ASN Tahun 2021 dengan menitikberatkan pada mekanisme seleksi ASN masa pandemi. Kedua, kebijakan penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi di lingkungan pemerintah daerah.
“Penyederhanaan birokrasi ini paling lambat pengesahannya pada Minggu ke-IV Bulan Juni 2021 ini. Jadi melalui kegiatan ini, kita berharap terwujudnya persamaan persepsi antara Pengelola Kepegawaian Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan penyelesaian permasalahan kepegawaian lainnya,” kata Fitriati, Ketua Pelaksana Rakor, saat menyampaikan laporannya.
Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi dalam sambutannya saat membuka Rakor mengapresiasi digelarnya rakor ini agar bisa menyamakan persepsi terkait rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi.
“Dalam beberapa tahun ini, di terdapat 3902 ASN yang memasuki masa pensiun, sementara pengadaan ASN sejauh ini hanya 1628 ASN, terdiri dari 1441 ASN dan 187 P3K. Jadi kehadiran P3K ini diharapkan dapat menutupi kekurangan tenaga ASN, khususnya tenaga guru, kesehatan dan tenaga teknis lainnya,” ungkap Buya Mahyeldi.
Dengan adanya penyederhanaan birokrasi dan dibukanya keran P3K, Gubernur menghimbau pada ASN agar terus melakukan peningkatan kompetensi dalam rangka profesionalisme ASN sehingga tidak kalah dengan karyawan lainnya.
“Hal lain yang harus ada dalam diri seorang ASN selain kompetensi adalah integritas dan kemampuan memanfaatkan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK). Saat ini kalau ingin maju harus menguasai TIK, jika tidak akan ketinggalan. Maknya jika tiga hal ini bisa diterapkan, ASN kita akan lebih baik dari negara lain,” harap Buya Mahyeldi.
Dalam acara yang dihadiri oleh kepala BKD se-Sumbar serta Pejabat Administrator pengelola kepagawaian ini menghadirkan narasumber, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan dan Wisudo Putro Nugroho, Kabid Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian, Kantor Regional XII BKN.
(humas setdaprov sumbar)
