 |
| Wakil Bupati Tanah Datar, Richi Aprian menyerahkan proposal potensi perikanan kepada Menteri KP RI, Sakti Wahyu Trenggono. (humas) |
MJNews.id – Mulai langka dan terancam punahnya ikan bilih yang merupakan endemik Danau Singkarak, Provinsi Sumatera Barat, memancing keprihatinan berbagai pihak. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta turun tangan membantu solusinya.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, saat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, awal pekan ini, Jakarta.
“Alhamdulillah, laporan kita diterima dengan baik oleh bapak menteri. Beliau juga langsung meminta Direktur Jendral Budidaya Ikan Slamet Soebjakto segera turun ke lokasi,” ujar Richi, sebagaimana dikutip dan disiarkan Bagian Humas dan Protokol Setdakab Tanah Datar, Kamis 15 April 2021.
Dikatakan, ada banyak permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencegah kepunahan ikan bilih tersebut. Saat ini, jelasnya, hasil tangkapan masyarakat nelayan Danau Singkarak sudah sangat menurun.
Persoalan terancam punahnya ikan bilih itu, juga sudah pernah disampaikan Wabup Richi, saat mengikuti rapat koordinasi Pemprov Sumbar dengan pemkab dan pemko.
Apa yang disampaikan Richi ketika itu, mendapat jawaban langsung dari kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, di mana salah satu penyebab adalah penggunaan alat tangkap dan Keramba Jaring Apung (KJA) yang tidak ramah lingkungan.
Pemprov Sumbar pun mengajak semua elemen bekerjasama untuk menjaga kelestarian lingkungan Singkarak, sehingga ikan bilih dan jenis ikan lainnya tidak punah dari danau kebanggaan masyarakat Ranah Minangkabau itu.
Saat bertemu menteri, Richi juga memaparkan, Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi besar di bidang budidaya perikanan air tawar. Tercatat 159.281,39 hektare lahan yang dapat digunakan untuk usaha itu, yang meliputi mina padi, kolam air tenang, kolam air deras, danau, telaga, dan sungai.
“Apa yang kita laporkan ditanggapi dengan baik. Kita memang berharap, ikan bilih Danau Singkarak tersebut tetap menjadi penopang kehidupan masyarakat sekitar, mulai dari Nagari Rambatan, sampai ke Nagari Batutaba, Sumpu, Padanglaweh Malalo, dan Guguak Malalo,” ujar Wabup.
Wabup berharap, sesuai arahan menteri kepada dirjen terkait, pembenahan Danau Singkarak dan upaya budidaya ikan bilih dapat segera ditinjau dan direalisasikan, sehingga perekonomian masyarakat di sektor perikanan ini bisa pulih kembali.
Pada Februari 2020 silam, sebenarnya tim gabungan yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, dan KKP sudah pernah melakukan peninjauan langsung ke Danau Singkarak, namun apa hasil yang dicapai, hingga kini belum terbetik kabar beritanya.
Tapi yang jelas, saat berdiskusi di kantor bupati Tanah Datar waktu itu diperoleh argumentasi sementara, bahwa terancam punahnya ikan bilih Danau Singkarak perlu penanganan cepat. Punahnya karena pola tangkap yang tidak selektif. Kendati berbagai usaha telah dilakukan, namun hingga kini belum membuahkan hasil maksimal.
“Hasil kunjungan tim ini akan kita jadikan bahan bersama, guna menjaga dan melestarikan Danau Singkarak. Untuk itu, kami berharap adanya keterbukaan dan kerjasama yang baik dari semua elemen terkait, termasuk masyarakat yang ada di lingkaran Danau Singkarak,” kata Kasubdit Pengendalian Kerusakan Danau Kementerian LHK Inge Retnosari, pada waktu itu.
(mus/ben)
