 |
| Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumbar, Heru Pudyo Nugroho, bersama Kabid Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Rizaldi saat memaparkan Realisasi Pelaksanaan APBN Triwulan I Tahun 2021 di Provinsi Sumbar, Senin 19 April 2021. (ist) |
MJNews.id – Realisasi belanja APBN di Sumatera Barat (Sumbar) hingga triwulan I-2021 ini telah mencapai 20,29 persen dari pagu anggaran Rp31,15 triliun atau sekitar Rp6,32 triliun. Angka ini melampaui target nasional sebesar 15 persen.
“Ini jelas menimbulkan optimisme bahwa dengan sinergi yang kita bangun dengan berbagai pihak dalam rangka akselerasi kinerja pelaksanaan APBN menunjukkan hasil yang positif,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumbar, Heru Pudyo Nugroho, usai siaran pers tentang Realisasi Pelaksanaan APBN Triwulan I Tahun 2021 di Provinsi Sumbar, Senin 19 April 2021.
Selanjutnya, kata Heru, perlu optimalisasi pelaksanaan APBN, khususnya pada unit belanja barang dan modal yang masih menjadi “PR” bersama. “Utamanya, bagaimana di triwulan II dan III, semakin bisa diakselarasi, supaya kejadian menumpuknya pelaksanaan anggaran pada triwulan IV, bisa kita hindari,” katanya lagi.
Heru menegaskan, di masa pandemi yang masih berlangsung, bahkan pada 18 April 2021 tercatat positif rate angka Covid-19 di Sumbar yang mencatatkan rekor tertinggi sejak virus itu merambah ke provinsi ini, dana APBN masih sangat diperlukan untuk bekerja keras meng atasi dampak khusus Covid-19, terutama untuk membantu pulihnya perekonomian daerah khususnya dan Indonesia umumnya.
Untuk realisasi belanja tersebut disampaikan Heru terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1,75 triliun (15,91 persen dari pagu) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp4,57 triliun (22,69 persen dari pagu anggaran).
“Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar -0,92 persen dibandingkan dengan realisasi belanja triwulan I 2020 yang disebabkan realisasi TKDD mengalami penurunan, terutama pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik,” terangnya.
Sedangkan, persentase penyerapan belanja pemerintah pusat tumbuh 1,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Pertumbuhan ini didorong kebijakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2021 yang sudah dicanangkan dari Desember 2020,” tuturnya lagi.
Sementara itu, realisasi APBN juga mencatatkan pendapatan negara di Sum bar mencapai Rp1,38 triliun atau 21,98 persen dari target. Pendapatan itu terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1,03 triliun dan PNBP sebesar Rp0,35 triliun. Realisasi penerimaan pajak secara nominal didukung utamanya oleh penerimaan pajak dalam negeri yang terealisasi sebesar Rp676,25 miliar atau 14,49 persen dari target pada 2021, sebesar Rp4,6 triliun dan pajak perdagangan internasional atau bea masuk dan bea keluar sebesar Rp353,27 miliar.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar dan Jambi (Sumbarja) diwakili Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Rizaldi mengatakan, penerimaan pajak di Sumbar pada triwulan I ini turun sebesar 17,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp878,8 miliar. Bila dibandingkan Jambi, posisi Sumbar masih berada dibawah provinsi tetangga tersebut dengan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp878,8 miliar atau tumbuh 2,88 persen dibandingkan penerimaan pajak pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp859,23 miliar.
“Capaian penerimaan pajak Kanwil DJP Sumbarja didominasi tiga sektor utama, yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, sektor industri pengolahan dan sektor jasa keuangan dan asuransi dengan total kontribusi sebesar 59,35 per sen,” rincinya.
Optimis
Terlepas dari itu, Heru dan jajaran Kementerian Keuangan RI lainnya di Sumbar mengaku optimis, bisa mewujudkan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2021 sebesar 5 persen.
Ini, lanjut Heru, tentunya dengan terus waspada pada resiko ketidakpastian yang masih tinggi akibat masih adanya Covid-19. “Keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi tahun ini,” ulasnya.
Heru juga menegaskan, bahwa proses pemulihan ekonomi terus berlanjut seiring dengan perkembangan dalam penanganan Covid-19 melalui pelaksanaan vaksinasi.
“Kewaspadaan masih perlu dijaga guna mencegah lonjakan kasus baru. Kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif juga masih diperlukan guna menunjang pemulihan ekonomi dan didukung penguatan reformasi struktural,” tegasnya.
(rls)
