 |
| Rapat dengar pendapat tentang konfik agraria. (ist) |
PASAMAN BARAT, MJNews.ID – Pemerintah terus berupaya menyelesaikan konflik agraria yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat dengan perusahaan, termasuk di Pasaman Barat. Sebuah upaya nyata dalam mengurai dan menyelesaikan konflik agraria pun dilakukan.
Belum lama ini, Kepala Staf Presiden Moeldoko membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria 2021. Tim menjadi terobosan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan-persoalan menyangkut agraria.
Tim yang bersifat ad-hoc ini diketuai Moeldoko dengan wakil ketua Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keanggotaan tim ini berasal dari 14 kementerian dan lembaga, termasuk pimpinan TNI dan Polri, serta pimpinan holding PTPN dan Perhutani.
Di dalam tim ini bergabung pimpinan dari empat organisasi masyarakat sipil (CSO) sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan reforma agraria, dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) Indonesia dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).
Dalam rangka upaya penyelesaian konflik agraria, Serikat Petani Indonesia Wilayah Sumatera Barat bersama Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional wilayah Sumatera barat mengadakan hearing guna mendiskusikan konflik agraria di Pasaman Barat.
Hadir dari ATR/BPN Bidang penataan dan pemberdayaan Nora Endo Mahata, Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Meiven Indra beserta jajarannya. Kemudian dari SPI Sumatera Barat hadir Sekretaris Ali Padri, Ketua SPI Pasaman Barat Januardi dan para pimpinan basis-basis SPI se-Pasaman Barat untuk perwakilan terdiri dari Ali Padri, Januardi, Yogy Efendy, Akmal, Idep, Syahruddin, Dedi, Ridwan dan Sutan Syahrel.
Turut hadir Presidium Nasional Gerakan Mahasiswa Petani Indonesia Yoggy E. Sikumbang.
Ali Padri, Senin 5 Juli 2021, menerangkan, empat lokasi konflik agraria di Pasaman Barat merupakan prioritas.
“Empat basis ini menjadi prioritas karena memiliki dasar yang kuat dan sudah menempuh jalan yang panjang dan berlarut-larut selama ini, dengan masuknya empat basis ini dalam upaya penyelesaian konflik agraria tentu menjadi angin segar bagi petani. Semoga apa yang diharapkan benar benar terwujud,” ujar Ali.
Yoggy menambahkan, agar pihak-pihak yang masuk dalam tim penyelesaian konflik agraria bisa membangun komunikasi dan bersinergi dalam penyelesaian konflik agraria.
“Harapan kita setelah hearing ini agar pihak-pihak yang menjadi tim ini bisa berkerjasama sesuai tupoksi masing-masing dan membangun komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan nanti,” ujarnya.
Selaras dengan pernyataan Yoggy, Meiven Indra juga berharap agar semua pihak saling membangun komunikasi.
“Kita berharap semua pihak yang menjadi tim ini bisa saling berkomunikasi dan bekerjasama dalam upaya penyelesaian konflik agraria, baik dari level kabupaten hingga pusat,” ujar Meiven yang dikutip dari Liputankini.
(lk/wyu)
