 |
| Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, Ketua DPRD Ermizen, Kajari Donna Rumirus Sitorus, Sekda Erizon, saat penandatanganan pakta integritas, Senin (29/6/2020) di ruang kerja bupati setempat. (ist) |
mjnews.id – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan mencanangkan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan dinas tersebut.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan pakta integritas yang dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pesisir Selatan, Suardi yang disaksikan Bupati Hendrajoni, Ketua DPRD Ermizen, Kajari Donna Rumirus Sitorus, Sekda Erizon dan Ketua LKAAM dan Bundo Kanduang, Senin (29/6/2020) di ruang kerja bupati setempat.
Zona integritas adalah predikat tertinggi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ada beberapa tahap yang dilakukan untuk memperolah prediket tersebut, di antaranya penandatanganan komitmen bersama dan piagam pencanangan.
Dalam kesempatan itu Bupati Hendrajoni mengapresiasi langkah yang yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang telah mencanangkan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilingkungan dinas tersebut.
“Pembangunan zona integritas WBK dan WBBM sangatlah penting karena uang rakyat harus dikelola dengan baik. Melalui kegiatan ini salah satu komitmen kita dalam pencegahan korupsi,” ucapnya.
Bupati juga menjelaskan, komitmen pemkab dalam mencegah korupsi telah membuahkan hasil dengan meraih WTP sebanyak 5 kali berturut-turut. Dan ini merupakan penandatanganan pakta integritas pertama di Pessel dan setelah ini akan dilanjutkan oleh beberapa dinas lainnya seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Kita berharap dengan adanya pakta integritas ini harus dipatuhi dan dapat menjalankan tugas dengan baik serta tidak ada korupsi dalam menjalankan tugas karena uang rakyat harus wajib dikelola dengan baik,” harap Hendrajoni. (myd)
