 |
| Anggota DPRD Sumatera Barat, Desrio Putra |
mjnews.id – Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Desrio Putra, meminta Gubernur bersama Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, untuk mendesak Menteri Pendidikan agar segera mengeluarkan kebijakan terkait PPDB.
“Jangan terlalu kaku dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat, karena yang akan menjadi korban adalah generasi muda,” kata Desrio Putra dari Fraksi Gerindra, Senin (13/7/2020).
Desrio mengatakan, sistem penerimaan peserta didik saat ini masih amburadul, mulai kurangnya sosialisasi aturan, kurangnya jumlah ruang kelas di setiap sekolah dan masih kurangnya jumlah sekolah yang bisa menampung kebutuhan siswa yang tamat pada setiap tingkatan.
“Jumlah sekolah yang ada sekarang belum mampu mengakomodir jumlah siswa dan kebutuhan zonasi,” ujar Desrio.
Penerimaan berdasarkan zonasi membuat warga yang tinggal tidak dekat sekolah membuat mereka tidak lolos di sekolah apapun. Apalagi kalau nilainya hanya pas-pasan. Tidak semua warga masyarakat itu adalah orang kaya atau mampu membiayai anaknya untuk sekolah di swasta.
“Tidak adil jika pemerintah tidak mengakomodir dan tidak mencarikan solusi terbaik untuk masyarakat,” kata dia.
Dikatakannya, penerimaan murid berdasarkan usia minimal untuk SMP dan SMA adalah suatu yang keliru dan tidak rasional. Seharusnya pembatasan usia itu dilakukan untuk yang baru masuk SD, jangan untuk yang sudah tama SD atau SMP.
Akibatnya, mereka harus menganggur sampai usia memenuhi. Kalau mau menjalankan permendiknas ini semestinya tahun depan saja. Dengan catatan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota pada harus menambah ruang kelas. Jika diperlukan menambah pembangunan sekolah baru.
“Saya tidak sependapat kalau kemudian dikatakan yang tidak lolos sekolah negeri, silahkan masuk ke sekolah swasta. Terlalu zalim kita selaku pimpinan rakyat atau pimpinan umat, kalau kemudian membiarkan masyarakat semakin sulit dalam masa keterpurukan ekonomi saat ini,” tambahnya.
Desrio mengatakan, kalau ini diperjuangkan gubernur dan Dinas Pendidikan ke menteri dan presiden, akan didengarkan. Tidak mungkin memaksakan kebijakan yang baru dibuat, untuk dilaksanakan seratus persen.
“Kepada masyarakat kita harapkan untuk tetap menagih hak kita sebagai warga negara, semua harus mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak,” tutupnya. (*/eds)
