 |
| Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Limjamsos) Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Irwan Basyir Dt. Rajo Alam saat memberikan Bimtek pendamping PKH. (ist) |
mjnews.id – Guna memastikan Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran, Dinas Sosial Sumbar dorong kabupaten dan kota melakukan validasi data secara tepat sehingga penerima bantuan adalah benar-benar mereka yang berhak.
Demikian disampaikan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Limjamsos) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Basir Datuk Rajo Alam pada bimbingan teknis dan pendamping PKH se-Kabupaten Solok pertemuan Family Development Sessions (FDS) dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada masing-masing nagari.
“Data adalah faktor utama ketepatan penyaluran PKH untuk itu, validasi menjadi penentunya,” sebutnya.
Kegiatan itu bertempat di Aula Dinas Sosial, Jalan Raya Lubuk Selasih, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Kamis (23/7/2020).
Hadir Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok Yandra, SE, M.Si didampingi Kabid Dinas Sosial Kabupaten Solok.
Selain melaksanakan FDS, selanjutnya melaksanakan verifikasi serta mendektesi pemasangan stiker pada masing-masing rumah Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Solok.
Dikatakannya, dengan adanya kondisi terkini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memberikan bimbingan teknis sebelum turunnya pendamping PKH. Sehingga perlu pemahaman-pemahaman seluruh pendamping PKH.
Oleh sebab itu, Irwan Basir mengatakan guna untuk memudahkan pekerjaan itu di pantau secara kuantitas bagi pendamping. Hasil yang diharapkan adalah dapatnya regulasi pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kesadaran sendiri.
Teknik pekerja sosial oleh para pendamping yang telah mempunyai SDM serta menguasai permasalahan-permasalahan sosial. Tidak hanya masalah kemiskinan tapi juga masalah sosial lainnya dapat di data serta membantu Dinas Sosial Kabupaten Solok dengan mudah.
Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan bimtek pendamping PKH ini supaya timbul motivasi dari pendamping untuk bekerja lebih baik sesuai tupoksi yang telah ditetapkan.
“Oleh sebab itu, seorang pendamping harus tahu objek fokus tugasnya dan menjauhkan private recht (kepentingan pribadi) demi tercapainya tujuan utama dari program pemerintah ini,” ujarnya mengingatkan.
Bagaimana nantinya permintaan data dari Kementerian Sosial penyediaan data, agar bantuan tersalurkan dengan tepat sasaran. Tidak menimbulkan embrio konflik-konflik sosial.
“Karena pekerjaan ini adalah murni untuk mencari by name dan by adress yang sesuai dengan permasalahan yang ada di wilayah masing-masing,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Yandra, SE, M.Si juga mengatakan kegiatan tersebut hendaknya dapat meningkatkan pelayanan sosial bagi masyarakat.
“Ini sangat membantu masyarakat dengan kondisi saat ini masih Covid-19, tentunya di daerah Kabupaten Solok belum bisa memenuhi serta akomodir kebutuhan,” katanya.
Dalam bimbingan teknis (Bimtek) dihadiri sebanyak 74 Nagari di Kabupaten Solok dan 21.000 ribuan KPM di lapangan. Tentu berharap kedepan adanya pendekatan secara prosiasif antara pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Dengan adanya motivasi perangsang para pendamping lebih maksimal mereka bekerja di lapangan,” ujarnya. (yas)
