 |
| Suasana pembukaan pembahasan KUA-PPAS APBD Dharmasraya tahun 2021 di Hotel Berbintang, BW Luxury Kota Jambi. (ist) |
mjnews.id – Agaknya, APBD pro rakyat hanyalah sebatas idoologi botol kosong. Buktinya, saat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam kondisi krisis akibat Pandemi Covid-19, pihak eksekutif dan legislatif menggelar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Dharmasraya tahun 2021 di Hotel berbintang, BW Luxury di Kota Jambi.
Kegiatan ini tentunya bakal menelan biaya tidak sedikit. Pembahasan KUA- PPAS ini direncakan berlangsung selama enam hari, terhitung 1 hingga 6 Agustus ini.
Sejak Dharmasraya dimekarkan 16 tahun lalu, pembahasan keuangan daerah Dharmasraya rutin dilakukan di luar daerah. Baik itu KUA- PPAS maupun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
Alasan pembahasan anggaran diluarkan daerah ini selalu itu-itu saja, yakni karena bumi mekar Dharmasraya belum memiliki gedung yang representatif untuk kegiatan tersebut. Buktinya saat ini, Kabupaten Dharmasraya telah memiliki gedung megah DPRD, dua lantai dan sangat bisa dibilang representatif untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan, termasuk pembahasan anggaran.
Gedung DPRD tersebut memiliki ruang sidang utama yang cukup luas, ruang komisi berkapasitas puluhan orang, serta ruangan fraksi yang juga bisa menampung puluhan orang.
Aktivis Dharmasraya, Bustanol menyayangkan sikap DPRD dan Pemkab Dharmasraya yang menghabiskan anggaran ratusan hingga miliaran rupiah hanya untuk pembahasan KUA PPAS di luar kota. Menurutnya, cukup di daerah saja. Banyak tempat yang layak untuk itu.
Apalagi kegiatan yang dipaksakan di luar daerah, tidaklah mencerminkan sikap efisiensi dalam penggunaan anggaran dan pro rakyat.
“Sudah saatnya, pihak DPRD dan pemda memikirkan efisiensi terhadap penggunaan anggaran. Dimana, jika tidak memungkinkan lebih baik pembahasan anggaran dilakukan di daerah saja, karena pemerintah telah memiliki gedung yang representatif untuk melakukan kegiatan tersebut,” ungkapnya.
Katanya, pembahasan anggaran di luar daerah sudah pasti menelan biaya yang tidak sedikit. “Jika pembahasan anggaran ini dilaksanakan dalam daerah, tentunya sudah menghemat biaya. Dana tersebut bisa dialihkan atau digunakan untuk program-program kerakyatan,” ungkap Bustanol, Rabu (5/8/2020).
Bustanol menambahkan, Dharmasraya masih sangat membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk mendorong bangkitnya perekonomian masyarakat yang anjlok akibat Pandemi Covid-19.
“Kalaulah anggaran rapat di luar daerah ini dialihkan untuk program pro rakyat kan lebih baik. Coba cairkan BLT Kabupaten tahap kedua ini, tentunya masyarakat akan terbantu,” tegasnya.
Bustanol menyadari bah wa pembahasan anggaran diluar daerah tidak menyalahi aturan yang ada, sah-sah saja. “Melanggar aturan tidak, tapi lebih baik dibahas dalam daerah saja, karena kita punya fasilitas dan akan hemat anggaran,” sebutnya.
Katanya lagi, pembahasan luar daerah sudah pasti membutuhkan anggaran transportasi, biaya hotel, sewa ruangan, biaya makan minum dan biaya perjalanan dinas. “Uang yang dianggarkan untuk pembahasan di luar daerah tadi, bisa kita dialihkan ke program yang dibutuhkan masyarakat, dengan catatan pembahasan anggaran dilaksanakan dalam daerah,” terangnya sembari berharap agar DPRD dan Pemkab Dharmasraya menghentikan semua kegiatan di luar daerah.
Tidak Terganggu
Sementara itu, Ketua DPRD Dharmasraya, Pariyanto saat dikonfirmasi membenarkan kegiatan pembahasan KUA- PPAS APBD Dharmasraya 2021 dilaksanakan di salah satu Hotel Berbintang di Kota “Tanah Pilih Pesako Betuah” Jambi. Saat disinggung apa nama hotel tempat pembahasan KUA- PPAS tersebut, Pariyanto enggan memberi tahu.
“Saya tidak tahu juga nama hotelnya,” terang Pariyanto, ragu-ragu.
Saat ditanya kenapa harus jauh-jauh ke Jambi untuk membahas KUA-PPAS tersebut, Pariyanto menjelaskan, runtutan pembahasan KUA- PPAS cukup panjang serta membutuhkan ketelitian, konsentrasi, keuletan dan kesabaran. Maka dari itu, perlu tempat dimana pihak eksekutif dan legislatif bisa berkumpul dalam satu tempat yang sama, sehingga pembahasan tidak terganggu.
“Jika kita bahas di gedung DPRD Dharmasraya jelas fokus kita bakal pecah karena tidak memiliki ruang istirahat. Kalau ingin istirahat tentunya harus pulang. Ditambah lagi pem bahasan ini dari siang sampai malam. Apabila pembahasan ini hanya satu jam, dua atau tiga jam, bisa di gedung DPRD Dharmasraya,” katanya.
Lanjut Pariyanto, demi kepentingan pembahasan KUA- PPAS dilakukan siang malam, dari pagi hingga pukul 12.00 Wib malam. KUA- PPAS merupakan kerangka besar keuangan daerah yang merangkum kepentingan masyarakat. Makanya diperlukan tempat yang efektif. “Kita semua ngumpul dalam satu tempat dan tidak boleh keluar. Kalau kita laksanakan di kantor DPRD Dharmasraya tidak bisa seperti itu,” terangnya.
Ketika ditanya soal hotel ataupun tempat yang representatif di Dharmasraya, Pariyanto mengatakan, dalam kondisi saat ini belum bisa karena pihaknya juga butuh “fresh”.
“Pembahasan ini menguras energi dan pikiran, karena kita bekerja sampai larut malam,” terang Pariyanto sembari menambahkan, pro dan kotra itu sudah biasa.
Kemudian, Setdakab Dharmasraya, Adlisman ketika dikonfirmasi kenapa pembahasan KUA- PPAS harus dibawa ke Kota Jambi, saat APBD Dharmasraya dalam kondisi kurang baik lantaran Pandemi Covid-19.
Kemudian disinggung juga soal Dharmasraya yang telah memiliki gedung DPRD yang cukup megah serta representatif, Adlisman tidak memberikan keterangan apa-apa. (rta)
