 |
| Asdep KemenPAN-RB Evaluasi Layanan Publik di Payakumbuh. |
mjnews.id – Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh menjadi salah satu dari lima perwakilan pengadilan negeri di Sumbar yang diikutkan untuk dinilai Tim Penilaian Nasional untuk Pengajuan Instansi Lembaga Pemerintah dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi bersih Melayani (WBBM), yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama KPK dan ORI pada tahun 2020.
Pada tahap pertama, satuan kerja yang mengajukan diri berjumlah 382 pengadilan negeri dan 30 pengadilan tinggi untuk Pembangunan Zona Integritas itu. Internal Mahkamah Agung dalam hal ini Badan Pengawas (Bawas) telah menunjuk 5 pengadilan negeri yang dianggap terbaik tahun ini untuk Sumatera Barat.
Ketua Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh Kurniawan Wijonarko, kepada wartawan, Sabtu (5/9/2020), mengatakan, Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh sangat antusias mewujudkan Zona Integritas Menuju WBK WBBM ini. Meski saingannya sangat luar biasa banyak, termasuk instansi di pemerintahan.
“Alhamdulillah kita sudah masuk tahap ketiga, pada tahap pertama persaingan kita hanya dengan pengadilan negeri lain dan pengadilan tinggi saja (satker internal). Namun di tahap ketiga, kita akan bersaing dengan instansi lain, baik itu Polres, pemerintah daerah, imigrasi, lapas dan instansi lainnya, jumlahnya ada sebanyak 3.695 unit kerja,” ujarnya.
Sementara itu, di tempat terpisah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai unit kerja Kota Payakumbuh, juga mengikuti penilaian nasional Pembangunan Zona Integritas itu. Kepala DPMPTSP Harmayunis, saat dihubungi mengatakan, meskipun instansi yang ikut penilaian ini berada dalam satu kota, namun persaingan secara nasional ini diharapkan dapat menjadi semangat pemerintah dan instansi vertikal dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih dan tanpa Korupsi.
“Semoga nanti hasilnya Pemko dan Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh, dapat menjadi yang terbaik dan terwujud layanan publik yang bebas korupsi. Dan itu harapan kita bersama,” katanya.
(fik)
