 |
| Kapolda Sumbar, Irjen Pol Drs. Toni Harmanto serahkan panji Pokdar Kamtibmas kepada ketua Pokdar Kamtibmas Bukittinggi. (Humas) |
mjnews.id – Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kamtibmas) Bukittinggi yang termasuk ke dalam Wilayah I bersamaan dengan Padang Panjang, Payakumbuh dan Limapuluh Kota dikukuhkan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol, Toni Harmanto, MH di Auditorium Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi, Senin (21/9/2020).
Kapolda Irjen. Toni Harmanto menyampaikan keberadaan daripada Pokdar Kamtibmas saat ini sangatlah dibutuhkan dalam menciptakan kondisi yang kondusif, mengingat tidak seimbangnya perbandingan antara jumlah penduduk dengan anggota Polri yang ada.
“Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan guna mewujudkan kondisi kamtibmas yang kondusif, mengingat keterbatasan daripada jumlah personil kepolisian yang ada. Salah satu kegiatan yang diharapkan dari Pokdar Kamtibmas ini adalah meminimalisir persoalan–persoalan yang muncul atau juga menjadi problem solving,” ujar Kapolda.
Persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat sangat tergantung masyarakat itu sendiri, khususnya dalam pemecaham masalah yang memang harus dihadapi oleh seluruh elemen masyarakat itu sendiri.
Bentuk problem solving dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) ini juga menjadi suatu solusi dan memang dianggap paling tepat karena kepolisian juga kekurangan anggaran untuk menangani persoalan-persoalan di masyarakat.
Kapolda juga berharap, dengan lahirnya Pokdar Kamtibmas Wilayah I yang sudah mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan Ham, seyogyanya ini pun Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk program Pokdar Kamtibmas ini.
Sementara itu Walikota Ramlan Nurmatias mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Bukittinggi sebagai lokasi pengukuhan Pokdar Kamtibmas Wilayah I. Walikota mengatakan, keberadaan Pokdar Kamtibmas ini sangatlah strategis dan dibutuhkan sekali sebagai perpanjangan tangan daripada kepolisian dalam rangka menciptakan kondisi ketertiban yang kondusif di tengah–tengah masyarakat.
Atas nama pemerintah daerah, dia mengucapkan terima kasih dengan adanya program Kapolri ini, karena tugas–tugas yang akan dijalankan nantinya adalah untuk kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang kondusif.
“Persoalan yang muncul nantinya dapat siselesaikan dahulu di tingkat bawah sebelum menjadi persolan hukum, yang dimulai dari pemetaan persoalan di tingkat masing–masing kabupaten /Kota dan tentunya masukan–masukan ini akan sangat penting bagi kepolisian dan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah juga butuh informasi–informasi yang cepat dan harus diantisipasi bersama dalam persoalan–persoalan yang akan muncul kedepannya,” ujar Walikota Ramlan.
Ramlan berharap agar Pokdar Kamtibmas di masing–masing kabupaten /kota yang baru saja dikukuhkan betul–betul bekerja dan memberikan masukan – masukan terhadap pemerintah dan juga kepolisian sendiri. Di samping itu dengan kondisi covid-19 yang belum juga reda kiranya Pokdar Kamtibmas bisa turut membantu pemerintah memutus mata rantai, karena hal ini tidak bisa hanya Pemerintah Daerah, Kepolisian atau rumah sakit saja, peranan masyarakat sangat diharapkan.
Pokdar Kamtibmas Bukittinggi diketuai oleh Herman Syofyan yang juga merupakan Ketua DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi Nomor: Kep/16/IX-2020 tanggal 16 September 2020 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Bukittinggi.
(ril)
