 |
| Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat membuka workshop Komisi Informasi Sumbar yang melibatkan wartawan soal keterbukaan informasi publik. (Ist) |
mjnews.id – Pemerintah daerah adalah sumber informasi publik. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sudah 10 tahun jadi kepal daerah tidak ada yang dirahasikan setiap program dan anggaran daerah.
“Informasi Publik adalah keniscayaan yang harus dilaksanakan. Tidak ada yang saya rahasiakan dalam tugas selama 10 tahun ini,” ujar Irwan Prayitno, Senin (2/11/2020) di Suaso Restoran dihadiri 25 anggota FJKIP Sumbar.
Dia mengatakan, hanya rahasia negara yang tidak boleh dibuka. “Untuk pemerintah daerah mana ada yang dirahasiakan dalam pembangunan dan menyejahterakan masyarakat,” ujar Irwan.
Dengan keterbukaan yang diterapkan itu, kata Irwan Sumbar, Sumbar merebut prediket informatif 2019. Itu setelah jajaran pejabat di Pemprov Sumbar dan PPID Utama memahami arti penting keterbukaan informasi publik.
“Termasuk membangun sistem dalam online untuk memberikan akses informasi publik yang dihasilkan Pemprov Sumbar,” ujar Irwan.
Irwan Prayitno pun mengapresiasi sinegisitas KI dengan wartawan. “Karena wartawan itu kunci dari penyebaran informasi publik yang merupakan tugas KI mengawalnya. Bukan karena komisioner KI ada wartawan tidak tapi ada kontak erat tugas antara Komisioner KI dengan jurnalis. Apalagi ada FJKIP yang diiniasi KI Sumbar,” ujar Irwan Prayitno.
Sementara Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska mengatakan adanya workshop ini menjadi sharing tugas dan fungsi KI Sumbar dengan jurnalis.
“Ini bagian dari membangun kemitraan strategis KI dengan pers, kegiatan ini sudah dua tahun berjalan, Allhamdulillah program ini disupor oleh Komisi I DPRD Sumbar,” ujar Nofal.
Sementara pembicara diworkshop ada Akademisi FISIP Unand Ilham Aldelano Azre, Diskominfo Sumbar, Ketua FJKIP Gusriyono dan Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus.
Akademisi Ilham Adelano Azre mengatakan, wartawan merupakan garda terdepan dalam menyampaikan keterbukaan, serta mengajak masyarakat untuk tau dan peduli akan keterbukaan informasi.
Azre juga menerangkan, bagaimana mendongkrak keterbukaan dari berbagai lembaga yang memakai anggaran negara, dimana perlu adanya reward atau penghargaan, sehingga lembaga itu lebih giat dalam menyampaikan keterbukaan penggunaan anggaran.
Azre juga mengatakan, keterbukaan melalui elektronik sangat perlu diberitahukan pada masyarakat, sehingga tidak ada lagi kerancuan dalam memonitoring penggunaan anggaran dan dapat diketahui kemana saja anggaran tersebut dipergunakan.
“Saya melihat penghargaan atau reward pemerintah sangat kurang terhadap lembaga yang sudah memberikan keterbukaan, sehingga kurang dapat memacu berbagai lembaga untuk terbuka,” jelas Azre.
Penjelasan Azre dipertegas narasumber dari Kominfo Sumbar Indra Sukma, dimana mereka tetap mendongkrak PPID utama kabupaten dan kota, serta berbagai OPD untuk melakukan transparansi atau keterbukaan dalam penggunaan berbagai anggaran, yang bisa dilihat oleh masyarakat banyak.
“Kita tetap mendorong bagaimana PPID kabupaten dan kota serta OPD melakukan peningkatan Keterbukaan informasi publik, sehingga orang bisa melihat dan mencermati, untuk bisa melakukan koreksi bersama,” ulas Indra Sukma.
Dia juga mengatakan, memang anggaran untuk peningkatan Keterbukaan tergolong besar, namun semua itu secara bertahap akan terus ditingkatkan, sehingga menjadi jauh lebih baik kedepannya.
Baik dari Akademisi maupun Kominfo, demikian juga disampaikan narasumber dari wartawan yakni ketua PWI Heranof Firdaus dan ketua FJKIP Gusriyono, dimana sebagai garda terdepan penyampai informasi, akan setiap saat mengajak semua komponen masyarakat untuk mengetahui keterbukaan.
Workshop yang berjalan hangat, dengan memakai protokol kesehatan tersebut berlangsung dengan amat rileks, dengan saling beduskusi dalam upaya peningkatan Keterbukaan Publik.
(eds)
