 |
| Wakil Presiden Ma’ruf Amin |
mjnews.id – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah telah mengeluarkan dana Rp2,7 triliun untuk membantu 21 ribu pesantren. Dana tersebut saat ini telah berada di Kementerian Agama.
“Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk 21 ribu lembaga pesantren sebesar Rp 2,7 triliun untuk itu. Dananya sudah di kantongnya Pak Menteri Agama (Fachrul Razi) dan harus selesai satu bulan-dua bulan ini,” kata Ma’ruf dalam video sambutan acara silaturahmi santap siang bersama dan dialog dengan organisasi massa islam yang diunggah di akun YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Minggu (19/7/2020).
Ma’ruf mengatakan masing-masing pesantren akan menerima jumlah yang berbeda. Besaran dana ini dimulai dari Rp50 juta, Rp40 juta, dan Rp25 Juta.
“Ada yang Rp50 juta untuk masker, ini dan itu. Ada yang Rp40 juta, ada yang Rp25 juta. Cukup ya 21 ribu (pesantren) ya, Pak Menteri?” ujar Ma’ruf.
Dia menuturkan jumlah pesantren tersebut berdasarkan data dari Kementerian Agama. Anggaran ini diberikan untuk bantuan operasional, perbaikan jaringan internet, penanganan kesehatan, hingga insentif ustaz selama masa pandemi Corona.
“Menurut data Pak Menteri itu 21 ribu lembaga pesantren, itu bantuan operasionalnya Rp 2,38 miliar, untuk internetnya Rp 317 miliar, itu bantuan internetnya,” kata Ma’ruf seperti dikutip detik.com.
“Ini untuk penanganan kesehatan madrasah diniah, pendidikan Al-Qur’an dan pelajaran daring juga dianggarkan. Bahkan ada insentif untuk ustaz-ustaz melalui Kementerian Sosial dan Kemendes, di luar yang tadi itu ada lagi insentif ustaz-ustaz,” sambungnya.
Tidak hanya itu, Ma’ruf juga mengatakan Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga akan ikut memperbaiki sarana-prasarana. Perbaikan ini nantinya akan dilakukan di 10 provinsi.
“Kemudian Kementerian PUPR juga akan melakukan perbaikan sarana dan prasarana pesantren pembangunan tempat wudu, MCK, cuci tangan. Kementerian PUPR ini tahun 2020 ini hanya 10 provinsi, jadi di 10 provinsi yang punya jumlah pesantren tersebar jadi ini disesuaikan dengan keterbatasan waktu dan ketersediaan sumber dayanya,” pungkasnya. (*)
