PolitikSumatera Barat

Partai Nusantara Hadir di Sumatera Barat dengan Program Pro Rakyat

79
×

Partai Nusantara Hadir di Sumatera Barat dengan Program Pro Rakyat

Sebarkan artikel ini
afrizal
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Partai Nusantara Sumbar, Afrizal Tanjung, memberikan SK kepengurusan salah seorang ketua DPC di daerah. (ist)

MJNews.id – Partai Nusantara sebagai partai baru kini hadir di Sumbar. Sabtu 6 Februari 2020 jajaran pengurus partai berlambang peta Indonesia itu melakukan rapat konsolidasi di Padang.

“Rapat konsolidasi ini dalam rangka memperkuat jaringan antar DPC se Sumbar,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Partai Nusantara Sumbar, Afrizal Tanjung, Selasa (9/2/2021).

Dikatakannya, saat ini terdapat 15 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Sumbar. Semuanya telah menerima SK dari DPD yang langsung diserahkan dalam rapat konsolidasi, Selasa (9/2/2021).

“Saat ini memang baru 15 kabupaten/kota yang ada DPC nya. Namun kami terus bergerak untuk mencapai target yang ditetapkan DPP. Insyaallah dalam minggu ini seluruh DPC di Sumbar terbentuk,” terang Afrizal.

Disebutkannya, Partai Nusantara adalah partai baru yang akan membawa perubahan pada pemilihan legislatif di 2024 mendatang. Meski partai baru Afrizal optimis Partai Nusantara akan lebih baik dari partai-partai lama.

“Setiap dapil kami di daerah nantinya punya anggota legislatif. Target kami ingin lebih besar. Target ini tentunya tidak lepas dari kerjasama rekan-rekan di daerah dibantu dengan beberapa informasi, instruksi dan kontribusi dari DPP ke daerah-daerah dan provinsi,” terangnya.

Agar keberadaan mereka dikenal masyarakat, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi tentang kehadiran Partai Nusantara di Sumbar. Itu dilakukan setelah pengurusan SK Kementerian Hukum dan HAM RI selesai. Kemudian DPD Partai Nusantara akan membuat program-program pro rakyat. Salah satunya program pertanian.

“Program ke depan setelah selesai pembentukan kepengurusan DPC kab/kota, DPD akan lakukan konsolidasi ke daerah 19 kab/kota. Kami optimis teman-teman di daerah dapat menyelesaikan PAC kecamatan karena aturan UU pengurusan Kemenkum HAM RI, pengurus DPD harus 100 persen di Indonesia, DPC minimal 70 persen terbentuk, kecamatan DPAC 50 persen tambah 1 baru bisa lolos,” ujarnya lebih jauh.

Saat ditanya soal kaitan Partai Nusantara dengan Islam Nusantara yang viral dalam beberapa waktu belakang, dijelaskan Afrizal Tanjung tak ada kaitannya.

“Kami urusan dengan ormas tidak, namun memang banyak ormas yang bergabung di Partai Nusantara. Salah satunya Garda Nusantara. Soal Islam Nusantara itu adalah salah satu ormas yang notabene di luar konsep orang-orang para ulama. Kami tidak fokus pada itu. Kami lahir untuk lintas suku agama dan budaya. Tidak memandang satu agama semata namun semua agama, yang penting nusantara bersatu,” jelasnya.

Sementara, rapat konsolidasi DPD Sumbar tersebut dihadiri Ketua Umum DPP Partai Nusantara, Suriyanto Ketua umum DPP Partai Nusantara secara virtual.

Dalam kesempatan itu Suriyanto mengatakan pengurus DPD Partai Nusantara harus maju sebagai legislatif tingkat pusat, kemudian pengurus DPC kab kota mencalonkan diri sebagai anggota DPRD provinsi dan kepengurusan kecamatan maju sebagai calon untuk perwakilan rakyat kabupaten/kota.

Untuk maju sebagai perwakilan rakyat, Partai Nusantara akan menyiapkan kadernya sejak dini lewat program kaderisasi di internal partai.

“Partai Nusantara sendiri memiliki salah satu visi menjalin kesetaraan kebersamaan dan keragaman lintas budaya, agama dan suku,” sebut Suriyanto.

Sementara, untuk kepengurusan yang sudah terbentuk seperti ketua sekretaris dan bendahara di daerah dalam Partai Nusantara disebut sebagai pendiri partai. Mereka tidak akan diganti selama tidak bermasalah dengan hukum, meninggal dunia atau pun mengundurkan diri.

(yke/eds)

Kami Hadir di Google News